Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Ruu Dob Papua
Indeks Ruu Dob Papua
Politik
Senin, 26 Sept 2022
Saat DPR & Pemerintah Tancap Gas Bentuk DOB Papua Barat Daya
Masyarakat Papua perlu mengawal penerapan RUU itu bila diundangkan, misalnya ada persoalan terkait akses sumber daya alam.
Politik
Kamis, 30 Jun 2022
DPR Setujui 3 RUU DOB Papua Jadi Undang-undang
Provinsi di Papua kini bertambah 3 setelah DPR RI mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi undang-undang.
Politik
Selasa, 28 Jun 2022
Orang Asli Papua Boleh Daftar ASN Hingga Umur 48 Tahun
Kebijakan ini demi memenuhi aspirasi masyarakat asli Papua agar bisa ikut berkontribusi dalam jajaran pemerintahan di Pulau Papua.
Politik
Selasa, 28 Jun 2022
DPR Ambil Keputusan Tingkat I RUU DOB Papua Hari Ini
Panja RUU DOB telah menerima dan mengesahkan hasil pembahasan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tiga provinsi baru di Papua.
Politik
Kamis, 23 Jun 2022
DPR akan Kunjungi Papua Demi Muluskan Pemekaran Wilayah
Komisi II DPR mengeklaim pemekaran wilayah Papua mendapat dukungan dari MRP, DPRP, dan pihak lainnya.
Politik
Selasa, 21 Jun 2022
RUU DOB Papua Ditargetkan Rampung Sebelum Juni 2022
Doli menyebut pembahasan tiga RUU DOB Papua ditargetkan rampung sebelum 30 Juni 2022.
Politik
Rabu, 15 Jun 2022
MRP Minta Pemerintah Jelaskan Urgensi Pemekaran Papua
Majelis Rakyat Papua menilai pembahasan RUU DOB harus ditangguhkan lantaran memicu pro dan kontra yang sangat luas.
Politik
Kamis, 19 Mei 2022
DPR Bentuk Panja Bahas RUU DOB Papua
DPR tetap membentuk Panja RUU DOB Papua meski pemekaran wilayah ditolak masyarakat.
Politik
Rabu, 18 Mei 2022
MRP Desak Pemerintah & DPR Tak Buru-Buru Bahas RUU DOB Papua
Tiga tahun belakangan ini pemerintah pusat mewacanakan pemekaran provinsi Papua dan rakyat cenderung tidak menerima ide tersebut.