Indeks Rsud

Tri mengatakan, 15 korban yang mengalami luka-luka sudah diperbolehkan pulang usai menjalani perawatan dan 3 jenazah juga sudah dipulangkan ke rumah duka.

Budi mengatakan, satu saksi dari dua saksi, yaitu karyawan swasta, Wenny Elvira Choirun Nisa, tidak memenuhi panggilan KPK terkait pemeriksaan tersebut.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyoroti pengelolaan anggaran dan juga kasus korupsi, seperti yang terjadi di Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil investigasi tim, diketahui telah terjadi praktik perundungan berupa permintaan pembayaran oleh peserta PPDS Ilmu Kesehatan Mata.

KPK juga berharap seluruh bukti terkait dugaan suap proyek di RSUD Ponorogo telah diperoleh penyidik sebelum terjadinya kebakaran.

RSUD di wilayah terdampak bencana di Sumatra diklaim telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berjalan penuh.

IGD menjadi layanan pertama yang kembali beroperasi, disusul ICU, kamar bersalin, ruang perawatan anak, dan ruang perawatan bedah anak.

Kemenkes menargetkan sejumlah layanan dasar di RSUD terdampak dapat mulai beroperasi kembali secara bertahap dalam waktu dekat.

Asep menegaskan, pendalaman ini tidak terpaku pada penindakan, melainkan sejalan dengan upaya pencegahan agar program Quick Win ini bisa berjalan baik.

Aji mengatakan, Kemenkes selama ini sudah bersikap kooperatif dengan menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan KPK dalam penyidikan kasus tersebut.

Pendalaman itu dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Konsultan Perencana RSUD Koltim, Sujawan Mihoradjab, terkait korupsi proyek pembangunan RSUD Koltim.

KPK menemukan mobil mewah diduga milik dr Yunus, yakni Rubicon merah N-47MA dan BMW putih L-47MA.

Budi menuturkan, penganggaran dalam pembangunan RSUD Koltim ini bersumber dari anggaran DAK Kemenkes.

Satu dari tiga tersangka itu , salah satunya orang kepercayaan Bupati Kolaka Timur nonaktif Abd Azis berinisial YS.

Dirjen Kemenkes diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim).

Pasien BPJS tak diperkenankan pakai kursi roda dan diusir usai tanyakan kepastian bisa mendapat tindakan medis.

Siti Masruhah diminta mengikuti tes uji kompetensi yang menyatakan dirinya tidak lulus tanpa mempertimbangkan masa kerja.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang menolak berkomentar banyak karena belum menjabat saat kasus terjadi.

Kejari Kabupaten Tangerang pernah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi lahan RSUD Tigaraksa yang kemudian menghentikan penyelidikannya (SP3).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, menyoroti masih banyaknya keluhan mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di beberapa RSUD.