Indeks Rs Sumber Waras

KPK tengah melakukan pendalaman untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan agar kasus Sumber Waras bisa ditindaklanjuti.

Ahok ingin melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras dengan menggunakan duit BUMN.

KPK belum pernah menyatakan kasus RS Sumber Waras yang sempat menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihentikan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan BPK perlu duduk bersama membahas masalah terkait RS Sumber Waras.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI memberikan penjelasan terkait tidak ditemukannya unsur korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektar.

KPK akan mengadakan pertemuan dengan BPK terkait dengan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahardjo merasa perlu mengadakan pertemuan tersebut karena berdasarkan hasil penyelidikannya, pihaknya menilai jika pembelian lahan itu tidak menyalahi aturan hukum.

Terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang untuk melakukan pembuktian terbalik. Pasalnya, Ahok beranggapan kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang dikaitkan dengan dirinya adalah fitnah menjelang Pilkada 2017 mendatang.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menolak jika nama adiknya disebut sebagai notaris yang mengurusi transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak khawatir pemberitaan tentang isu proyek reklamasi dan rumah sakit Sumber Waras belakangan ini membuat citra dirinya jatuh.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta ada penyimpangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp191,33 miliar. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan BPK pada Agustus 2015 lalu.

KPK masih mendalami keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembelian pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare apakah ada kesalahan fatal atau tidak. Sebab, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pembelian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok Selasa (12/4/2016) dalam kaitannya dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.