Indeks Rizieq Shihab

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan untuk Rizieq Shihab.

PA 212 meminta Menhan Prabowo Subianto bisa memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan hal ini dinilai salah alamat. Sebab, bukan kewenangan tugas Menhan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang mempersoalkan pemerintah saat ini tidak mengamalkan Pancasila.

Pihak Imigrasi membantah jika pemerintah Indonesia mengintervensi pemerintah Arab Saudi untuk mencekal Habib Rizieq agar tak pulang ke Tanah Air.

Munarman menuturkan, hal yang menimpa Rizieq merupakan kasus di luar aturan hukum.

Rizieq Shihab menuduh pemerintah Indonesia membuatnya tidak bisa pulang. Ini dibantah Kemlu dengan alasan mereka tak bisa intervensi negara apa pun.

Polemik antara Dubes RI untuk Arab Saudi dan Rizieq Shihab agar diakhiri, sehingga jangan ada lagi politisasi pemakaman KH Maimun Zubair.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama meminta pemerintah memulangkan Rizieq Shihab tanpa syarat apa pun.

Yusuf Martak memastikan GNPF Ulama, PA 212 dan FPI tidak akan membentuk partai politik setelah menggelar Ijtima Ulama IV

Rizieq Shihab menegaskan Ijtimak Ulama IV tidak memperjuangkan politik pragmatis kekuasaan atau politik identitas kedinastian, atau politik dagang sapi, apalagi politik dagang babi.

Rizieq Shihab menyatakan kegembiraannya atas penyelenggaraan Ijtima Ulama ke-IV yang akan berlangsung di Bogor.

Sejumlah tokoh yang membentuk kelompok bernama Poros Jakarta-Yogya-Solo mendesak Jokowi dan Prabowo memulangkan Rizieq ke Indonesia. 

Izin FPI di Kemendagri resmi habis per 20 Juni 2019. Namun, hingga saat ini izinnya belum juga diperpanjang.

Presiden Joko Widodo disebut akan melarang organisasi Front Pembela Islam (FPI) jika membahayakan negara.

Wiranto membantah pemerintah menghalangi Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Menurut Wiranto, penyebab Rizieq belum pulang tida berkaitan dengan pemerintah RI. 

Sinyal pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto setelah momen Pilpres ditunjukkan dalam unggahan Twitter Seskab Pramono Anung, Sabtu (13/7/2019) pagi ini.

Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) merupakan kewenangan penyidik. Saat ini belum ada lagi SP3 untuk kasus Rizieq lainnya.

PAN menyatakan syarat pihak oposisi meminta pemerintah mempertimbangkan Rizieq Shihab kembali ke Indonesia seharusnya tidak dipolitisasi.

Langkah yang diajukan Gerindra soal kepulangan Habib Rizieq yang dijadikan syarat rekonsiliasi dianggap tidak etis dan penyelewengan ide rekonsiliasi.

Dubes Indonesia untuk Arab Saudi membeberkan halangan yang diduga menyebabkan Rizieq belum bisa pulang, yaitu keharusan membayar denda overstay senilai Rp110 juta per orang.