Indeks Rizieq Shihab

Rizieq dikabarkan bakal pulang. FPI dkk siap-siap menyambut dan mengawalnya, sementara polisi berjanji menuntaskan perkara yang belum rampung.

Rizieq Shihab menyatakan akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat untuk berjuang bagi Indonesia.

Front Pembela Islam menyamakan 'revolusi akhlak' Rizieq Shihab dengan revolusi mental ala Jokowi.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menanggapi isu kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia dan rencana revolusi yang digaungkan Ketua FPI A. Shobri Lubis.

Desakan menghentikan Pilkada 2020 mengikuti arahan dan masukan dari Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang masih berada di Arab Saudi.

Budi Djarot dianggap telah menghina Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat berorasi dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Senin 27 Juli 2020 lalu.

Rizieq mendukung Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu untuk mengawal kasus Jiwasraya.

Setelah 21 tahun bercokol, eksistensi FPI di Indonesia mendapat ancaman nyata. Rizieq Shihab adalah kunci.

Dubes RI untuk Arab Saudi mengatakan bahwa tuduhan Rizieq kepada dirinya merupakan tuduhan lawas.

Rizieq Shihab mengaku diasingkan, pihak lain merasa dia kabur. Apa pun itu, dia keluar dari Indonesia setelah terjerat kasus hukum.

Mulanya panitia menjanjikan reuni 212 tak akan diisi muatan politik, tapi toh akhirnya janji itu cuma jadi omong kosong.

Rizieq Shihab memerintahkan lima amanat perjuangan kepada para peserta Reuni 212.

Rizieq Shihab membantah tuduhan atas dirinya yang tak lapor kepada otoritas Indonesia di Arab Saudi.

Peserta Reuni 212 menyebut, mereka berkumpul di tahun 2019 untuk merencanakan aksi untuk memperkarakan Sukmawati dan menutut kepulangan Rizieq Shihab.

Menag menyerahkan kontroversi AD/ART FPI yang menyebut penerapan Syariat Islam secara menyeluruh ke Kemendagri.

Reuni 212 diimbau tak menebar provokasi dan peserta yang mengikuti mengikuti aturan.

Pemerintah seharusnya memberikan izin kepada FPI karena punya hak berkumpul yang setara dan dijamin UUD.

Moeldoko meminta agar Rizieq Shihab berkomunikasi dengan Kedubes RI di Arab Saudi terkait persoalannya, bukan hanya bicara di media sosial.

Kriminalisasi ulama dianggap hanya isu yang dihembuskan untuk kepentingan politik praktis saat Pemilu 2019 semata.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak mengklaim izin kegiatan Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 sudah dikantongi.