Indeks Revisi Uu Peradilan Militer
Pentingnya Mengakhiri Impunitas Anggota TNI
Tindak pidana non-kedinasan militer seharusnya diproses melalui peradilan umum demi mengakhiri impunitas anggota TNI.
Presiden Jokowi Belum Berencana Revisi UU Peradilan Militer
Mahfud mengatakan, revisi UU Peradilan Militer sudah ada di program legislasi nasional yang bersifat jangka panjang.
KontraS Desak Pemerintah Segera Revisi UU Peradilan Militer
KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.
Prospek Pengadilan Sipil untuk Tentara Bermasalah
Pakar Hukum Tata Negara menilai militer bermasalah juga harus dapat diadili di peradilan umum.
Kapan Jokowi Menepati Janji Mereformasi Peradilan Militer?
Salah satu janji Jokowi adalah merevisi UU Peradilan Militer.
Kapuspen: Maksud Panglima TNI Soal Pengadilan Sipil Disalahartikan
Hadi Tjahjanto tidak bermaksud untuk memasukkan oknum militer ke pengadilan sipil, namun Hadi menjelaskan soal kebutuhan pemisah yang jelas antara KUHP Militer dan KUHP umum.
DPR Siap Revisi UU Peradilan Militer untuk Hukum Kejahatan Aparat
Perkara yang melibatkan aparat militer seharusnya juga diusut dan diadili secara terbuka dan transparan.