Indeks Reklamasi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini belum berkomentar mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan ke pengembang di pulau reklamasi.

Jakpro sedang mempersiapkan masterplan pembangunan fasilitas di lahan kontribusi pengembang pulau reklamasi.  

KIARA menilai Anies dan BTP memiliki sikap yang sama dalam mengeluarkan kebijakan terkait proyek reklamasi Jakarta.

Pemprov DKI kini memilih untuk membuat aturan RTRW terkait reklamasi tak lagi terpisah dari RTRW daratan Jakarta.

Draf RTRKS Pantura Jakarta mengatur kewajiban bagi pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kewajiban tersebut berupa kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Kebijakan penerbitan IMB di atas Pulau Reklamasi dinilai tak memperhatikan aspek ekologis. 

Penerbitan IMB oleh Gubernur Anies Baswedan dikritik DPRD lantaran raperda yang mengatur zonasi dan tata ruang belum rampung.

Gubernur DKI Jakarta masih bungkam soal isu penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Benny Agus Chandra bungkam dan enggan bicara terkait isu penerbitan IMB yang dilakukan "diam-diam" oleh Pemprov DKI ke pengembang Pulau C dan D.

M. Taufik menyatakan seharusnya penerbitan IMB bangunan di pulau reklamasi dilakukan setelah penyusunan Raperda Zonasi Pesisir tuntas.

Kebijakan penghentian reklamasi teluk Jakarta telah dirasakan oleh warga Jakarta Utara.

Anies Baswedan menyatakan akan segera memeriksa kondisi di pulau maju. Jika ada aktivitas bisnis maupun pembangunan di pulau itu, Anies menegaskan pelakunya akan diberi sanksi. 

Penugasan Jakpro mengelola pulau reklamasi sebelum ada regulasi yang utuh dan transparan dinilai melangkahi aturan hukum.

Di publik, Anies Baswedan berkata seluruh pulau reklamasi dihentikan. Faktanya, pembangunan Pulau C dan D tetap berjalan.

Ada 31 klaim janji yang ditunaikan Anies
selama setahun memimpin Jakarta,
tapi bagaimana fakta di lapangan?

Muslim mengingatkan agar pengembang pun tidak lepas tangan serta turut berkontribusi dalam melakukan pengerukan rutin sehingga keberadaannya tidak lagi menghalangi arus sungai.

Pemprov DKI tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pihak yang berwewenang untuk mencabut atau merevisi HGB itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi. Nasib 4 pulau yang sudah dibangun akan ditentukan setelah kajian dampak keberadaan rampung.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa, Pemprov tidak akan ikut campur dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara pengembang dengan pembeli di pulau reklamasi tersebut.