Indeks Reklamasi Jakarta

Anies merasa tidak perlu membuktikan tudingan tersebut. Ia justru meminta pihak yang menuduhnya yang harus membuktikan.

Janji manis Gubernur Anies untuk menghentikan reklamasi lagi-lagi terbentur vonis hukum. Dia diminta memberikan izin reklamasi Pulau G.

Sejak 1990, penurunan muka tanah jadi salah satu masalah besar Jakarta; 30 tahun kemudian, alih-alih teratasi, masalah itu makin runyam.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak banding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perpanjangan izin reklamasi Pulau I.

Dua nelayan penolak reklamasi bernama Ade dan Alwi terbukti dikriminalisasi. Mereka dinyatakan bebas oleh hakim.

Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dinilai belum memanfaatkan Pulau D alias Pantai Maju, Jakarta Utara.

Anies menilai setiap kebijakan selalu ada celah, sehingga saat kebijakan pembatalan izin reklamasi Jakarta digugat, ia akan menghadapinya di pengadilan.

LBH Jakarta menyayangkan hakim PTUN yang tidak melibatkan nelayan dalam kasus reklamasi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terbuka atas seluruh perkara terkait reklamasi.

Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota negara pindah ke pulau reklamasi Jakarta.  

PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan soal pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H untuk PT Taman Harapan Indah.

WALHI DKI Jakarta menilai Pemprov seharusnya menghentikan semua kegiatan reklamasi dan segera melakukan rehabilitasi.

Sejumlah aktivis yang tergabung Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi dari perempatan Patung Kuda menuju Balaikota DKI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja. 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Ada lahan kontribusi dari pulau reklamasi buat kepentingan publik. Tapi, sampai kini, belum ada wujudnya.

Menerbitkan IMB untuk 900-an bangunan di Pulau D, Anies memakai peraturan warisan Ahok, lawan politiknya pada Pilkada 2017.

Pulau reklamasi tersebut digabungkan dengan dataran Jakarta melalui jembatan. Namun Pandapotan tetap tidak sepakat hal tersebut dijadikan alasan untuk penyatuan aturan penggabungan tata ruang reklamasi dan dataran Jakarta.

Anies sempat menyindir Ahok yang melanjutkan aturan warisan masa lalu. Tapi kini, Anies juga melanjutkan aturan warisan dari Ahok.