Indeks Rangkap Jabatan

Daftar pejabat yang
merangkap jabatan.
Salah satunya Edy Rahmayadi.

Rangkap Jabatan Edy Rahmayadi kembali digugat setelah seorang suporter tewas dikeroyok. Namun Komisi X DPR merasa Edy tetap tak bisa diganti begitu saja sebagai Ketua Umum PSSI.

“Ada tren semacam penempatan rangkap jabatan dalam rangka mengisi komisioner negara. Ini yang akan kami cek ke depan, apa ada administrasi yang dilanggar. Kan nggak boleh orang rangkap jabatan"

Edy Rahmayadi akan segera memimpin Sumut. Namun, ia belum berencana meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Bagaimana nasib sepakbola Indonesia jika diurus setengah-setengah?

Idrus Marham menilai jabatannya di Golkar justru mendukung pekerjaannya sebagai Menteri Sosial.

Bagi PDIP rangkap jabatan menteri bukan hal tabu.

“Dia (Partai Golkar) berhasil memberi kenyamanan pada Jokowi, bahkan lebih dari kenyamanan yang diberikan PDI Perjuangan,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Wasekjen PDIP mengatakan, kebijakan Jokowi yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi logis, salah satunya partai lain akan meminta kebijakan yang sama.

Jokowi membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu Presiden 2019.

Airlangga mengatakan jabatan Idrus sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan di DPP Golkar tak akan mengganggu waktunya sebagai Mensos.

Menurut Setnov, sejak dirinya menjadi Ketua Umum Golkar pada 17 Mei 2016 sudah ada rencana menambah jatah menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Airlangga Hartarto telah menguasai hal-hal yang  berkaitan dengan industri sehingga jabatannya sebagai Menteri Perindustrian tidak diganti. 

PKB meyakini Presiden Jokowi akan tetap komitmen pada janjinya terkait rangkap jabatan Airlangga Hartarto di kabinet kerja.

PDIP mengingatkan janji Presiden Jokowi soal larangan menteri rangkap jabatan. Akankah Jokowi akan mengganti Airlangga Hartarto?

Airlangga Hartarto resmi ditunjuk sebagai ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Bagaimana nasib Airlangga sebagai Menteri Perindustrian?

Alamsyah mengatakan Kemenkeu dan BUMN memperbolehkan seluruh ASN-nya merangkap jabatan komisaris. Sementara Kemendagri dan Kemenpan RB tidak memperbolehkan.

Ombudsman dan KPK mengungkap 222 komisaris BUMN rangkap jabatan. Rangkap jabatan dianggap memiliki risiko terhadap penyelewengan di BUMN.

Pasal 17 UU No 25 tahun 2009 secara tegas melarang pejabat publik untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Sayangnya, pemerintah belum konsisten terkait regulasi tersebut.