Indeks Rangkap Jabatan

Mantan hakim MK Harjono menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat diangkat sebagai anggota Dewas KPK.

Seorang anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan, Haryadi, diketahui merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas salah satu RSUD di Jakarta.

Komjen Pol Firli Bahuri masih menjabat sebagai Kabaharkam Polri bawahan Kapolri Idham Azis saat menjabat sebagai Ketua KPK.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerangkan Firli Bahuri bisa tetap bisa menjadi personel Polri meski dilantik sebagai Ketua KPK.

Komjen Pol Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 dan tetap merangkap jabatan di Lemhanas.

Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua MUI non-aktif padahal ia tinggal menghitung hari dilantik sebagai Wapres RI.

Komisioner KPPU, Guntur Saragih mengatakan peluang itu terjadi karena adanya argumentasi dari Kementerian BUMN bahwa rangkap jabatan itu dimungkinkan melalui peraturan menteri yang diperkuat peraturan undang-undang di atasnya.

Kementerian BUMN menyatakan rangkap jabatan yang dilakukan Dirut Garuda Indonesia memiliki dasar hukum.

Terkait kasus rangkap jabatan Direktur Garuda Indonesia di maskapai Sriwijaya Air atas perintah Menteri BUMN Rini Soemarno, KPPU akan memanggil Menteri Rini pada 18 Juli 2019.

TKN menyebutkan Ma'ruf Amin tidak melakukan pelanggaran terkait jabatan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi menyebutkan, Ma'ruf Amin telah melanggar UU Pemilu karena merangkap jabatan. KPU pun memberi respons terkait hal itu.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menilai rangkap jabatan kerap membuka peluang benturan kepentingan karena satu orang yang sama memegang lebih dari satu jabatan.

Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang (OSO).

Partai Golkar menugaskan Rizal Mallarangeng sebagai Koordinator Bidang Penggalangan Khusus (Korbid Galsus) DPP Partai Golkar, meski masih menjabat Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

“Itu sudah selesai buat kami. Tidak ada yang bertentangan. Kami sudah pelajari UU-nya,” ucap Darmin

Exco PSSI belum menjadikan isu rangkap jabatan sebagai bahan materi dan agenda dalam Kongres PSSI tahun ini.

"Kami tidak mau mendorong mereka (pejabat PSSI yang rangkap jabatan), nanti dikira campur tangan dan kami dianggap melanggar peraturan FIFA, terserah mereka."

Menurut Enny, hal itu dapat berdampak buruk pada kegiatan perekonomian di wilayah Batam. Sebab, dua lembaga itu memiliki otoritas yang berbeda.

KPU dan ahli hukum tata negara juga membahas keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang terhadap putusan KPU soal pencalegan.

Menurut Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, wajar jika ada yang menuding Jaksa Agung sebagai alat politik Nasdem.