Indeks Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sudah 21 tahun RUU PPRT ditelantarkan nasibnya. Tahun 2025, DPR berencana membahasnya kembali, sebagai hadiah bagi kaum pekerja dalam rangka Hari Buruh.

Kerja domestik PRT penting bagi ketahanan keluarga. Sayangnya, belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan bagi mereka. 

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati mengatakan pemerintah telah mengirimkan DIM RUU PPRT kepada DPR RI pada Mei 2023.

Komnas Perempuan memperkirakan saat ini jumlah pekerja rumah tangga (PRT) dalam negeri mencapai 5 juta orang dan didominasi oleh perempuan.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap RUU PPRT saling melengkapi peraturan lain yang bersinggungan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Menaker Ida Fauziah mengklaim pembahasan DIM RUU PPRT berjalan dengan cepat dan lancar.

Pemerintah segera mengajukan hasil pembahasan DIM RUU PPRT kepada DPR RI untuk dibahas dengan Badan Legislasi (Baleg).

Koalisi Sipil untuk RUU PPRT khawatir RUU tersebut akan mangkrak kembali karena para anggota DPR fokus ke Pemilu 2024.

Pembahasan RUU PPRT antara DPR RI dan pemerintah harus dipersiapkan secara matang usai disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

Koalisi sipil menilai pernyataan Utut Adianto soal tak ada urgensi pengesahan RUU PPRT merendahkan peran pekerja rumah tangga di Indonesia.

Para PRT menyesalkan keputusan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menunda RUU PPRT ke paripurna untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI.

RUU PPRT hingga kini belum dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR.

Serbet raksasa sebagai bentuk protes kepada DPR RI lantaran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak kunjung disahkan.

Kemnaker beralasan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 tidak secara eksklusif melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

UU ini dianggap dapat menjadi landasan mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama melindungi para pekerja domestik.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berdalih penyelesaian RUU Perlindungan PRT bukan hanya pembahasan substansinya saja, tetapi juga kesepakatan politik.

Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.

Pemerintah memberi insentif bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta lewat data BPJS Ketenagakerjaan. Ini membuat PRT mungkin tak kebagian jatah.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para pembantu di rumah orang Belanda biasanya mempekerjakan satu keluarga pribumi. Kini, sebutan "pekerja" dinilai lebih tepat dibanding "pembantu".

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.