Indeks Puan Maharani

Pandangan fraksi-fraksi partai politik di DPR terhadap KEM-PPKF RAPBN 2027 akan disampaikan Juni mendatang.

Presiden Prabowo cetak sejarah baru dengan hadir langsung di Rapat Paripurna DPR menyampaikan KEM-PPKF 2027. Puan Maharani sebut momen ini spesial.

Ketua DP RI, Puan, menegaskan pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah harus diperketat agar tidak kecolongan dan hantavirus merebak tak terkendali.

Puan menilai judul dan muatan film itu sensitif sehingga perlu diantisipasi bila berpotensi memicu ekses di masyarakat.

Puan menegaskan RUU Pemilu belum sepenuhnya masuk ke tahap pembahasan terbuka di DPR RI.

Menurut Puan, fenomena kekerasan seksual di universitas harus menjadi momentum bagi kampus untuk melakukan pembenahan internal secara serius.

Dorongan ini muncul usai meninggalnya dokter di Kabupaten Cianjur akibat komplikasi pada jantung dan otak, yang diduga terkait paparan virus campak.

Menurut Puan negara berhak meminta pertanggungjawaban komunitas internasional sebagai bentuk perlindungan warganya.

Video mengenai dugaan mega korupsi Rp143 triliun yang akhirnya terbongkar oleh Kementerian Keuangan di bawah Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan video hoaks.

Puan melihat tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Secara khusus Puan menyoroti dampak yang mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

TNI dinilai perlu menjelaskan kepada publik soal langkah kebijakan status Siaga 1 di tengah memanasnya konflik AS-Iran.

Puan menekankan, kebebasan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak sehingga perlu pembatasan ketat.

Puan soroti penggunaan militer langgar kedaulatan negara lain oleh AS.

Menurut Puan, Prabowo memiliki visi untuk menjalankan politik bebas aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Puan menuturkan, Komisi III DPR RI meminta MKMK agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK.

Padahal, kata Eva, PDIP sangat mendukung terhadap proses pengesahan RUU PPRT tersebut.

Puan menilai evaluasi terhadap APBN berjalan menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan fiskal ke depan.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Pelantikan Bias dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 131P Tahun 2025.