Indeks Polusi Udara

Ada banyak hal yang mungkin membuat kebijakan pelarangan mobil berusia 10 tahun ke atas ala Anies tak efektif.

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) berpendapat bahwa Anies harus segera meminta maaf atas memburuknya kualitas udara DKI Jakarta.

Politikus PSI Viani Limardi meragukan penerbitan Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 bisa menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. 

Kualitas udara di wilayah sekitar Rawamangun, Jakarta Timur tercatat paling buruk pada Minggu pagi.

Djarot tidak setuju dengan rencana Pemprov yang bermaksud menerapkan ganjil-genap pada motor sebagai solusi mengurangi polusi udara.

Masyarakat sipil melakukan gugatan terhadap pemerintah terkait masalah polusi udara di Jakarta.

Implementasi ingub DKI tentang polusi udara lewat kebijakan ganjil-genap belum bisa dipastikan berlaku kapan dan di lokasi mana saja. Sebab masih dalam proses pengkajian.

Untuk mengukur apa saja penyebab polusi udara di Jakarta perlu kebijakan menyeluruh agar tak salah menentukan kebijakan yang berujung kegagalan program.

Jakarta masuk posisi kedua dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mangga Dua Selatan menjadi wilayah di Jakarta dengan kualitas udara terburuk.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara, pada Kamis (1/8/2019).

Ahli Hukum Lingkungan menilai Instruksi Gubernur Anies tentang penanganan polusi udara Jakarta tidak akan efektif jika tidak didasari kajian yang matang dan data valid. 

Tarif parkir di DKI Jakarta akan naik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Ingub Pengendalian Kualitas Udara yang menargetkan tak ada lagi mobil berumur di atas 10 tahun melintas di jalanan Ibu Kota pada 2025 mendatang.

Buruknya polusi udara Jakarta dinilai Ombudsman bisa terjadi karena ada maladministrasi.

Polusi udara Jakarta semakin memburuk, Ketua DPR meminta KLHK, Kemenhub, Pemda dan lembaga terkait lainnya untuk turun tangan mengatasi masalah ini.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda sidang gugatan 31 warga negara alias citizen law suit (CLS) terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, atas tuntutan pemenuhan hak menikmati udara bersih di Jakarta.

Pemprov Banten tidak hadir dalam sidang gugatan 31 warga negara alias citizen law suit (CLS) kepada sejumlah institusi negara atas tuntutan pemenuhan hak menikmati udara bersih di Jakarta.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menjelaskan dampak buruk yang bisa ditimbulkan akibat buruknya kualitas udara di Jakarta.

Jokowi meminta Anies Baswedan segera mendorong peningkatan pemakaian kendaraan listrik di Jakarta. 

Melanie menjelaskan bahwa gugatan tersebut murni untuk menuntut hak atas kualitas udara bersih di Jakarta. Sebab, kata dia, saat ini kualitas udara di Jakarta sangat buruk.