Indeks Polri

"Kalau benar memang mereka bermasalah dengan KPK, maka kurang etis mereka menjadi pimpinan atau pegawai KPK," kata Abdullah,

Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sejumlah jalan di sekitar Gedung MK jika terjadi pergerakan massa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.  

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, permasalahan penanganan etik tidak semua berakhir kepada pelanggaran etik, termasuk dalam kasus Firli.

Polri menarik Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Firli dan akan ditempatkan kembali di Korps Bhayangkara sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Polri menarik Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol Firli dan akan ditempatkan sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Saut pun tak khawatir ada konflik kepentingan jika jenderal Korps Bhayangkara itu menjadi pimpinan KPK.

Polri tidak menutup kemungkinan masih akan ada tambahan perwira tinggi yang mendaftar menjadi capim KPK.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah meminta Polri untuk mempertimbangkan penangguhan penahanan Kivlan Zen.

Polri mengklaim tidak mungkin mampu melakukan patroli untuk memantau semua grup WhatsApp yang aktif di Indonesia. 

Ada sembilan perwira bintang satu dan bintang dua polisi yang mencalonkan diri jadi capim KPK. 

Polisi hanya berhak melakukan investigasi terhadap grup WhatsApp penyebar berita bohong.

Kepolisian menyatakan, berdasarkan hasil autopsi, 4 korban kerusuhan 21-22 Mei 2019 dipastikan tewas karena peluru tajam. 

Nama dan foto anggota Polri dicatut oleh penyebar hoaks yang digunakan untuk membuat akun WhatsApp berisi percakapan pertikaian.

Polri menyatakan akan segera memeriksa Fauka Noor Farid untuk mengonfirmasi keterangan dari salah satu tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Patroli siber di grup chatting itu dilakukan saat Pemilu 2019. Tidak menutup kemungkinan patroli siber berkaitan hoaks akan terus dilakukan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti.

Kabag Penum Divisi Humas Polri membantah Polri berpihak pada salah satu paslon dalam pemilu.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen dalam mengusut kerusuhan 21-22 Mei.

Tito menyatakan sudah banyak anggota Polri yang bergabung dengan KPK, baik sebagai penyidik maupun direktur divisi tertentu.

ICW mengatakan, pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo saja, tidak ada satu pun kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan petinggi Polri.

Komisi III akan membahas kerusuhan 21-22 Mei dan korban jiwa akibat insiden itu bersama Kapolri pada 19 Juni mendatang.