Indeks Polri

Polisi menyebut ada sembilan korban dalam kerusuhan itu, tapi mereka tak mau mengungkap identitas korban, lebih-lebih penyebab kematian mereka.

Kapolri sebut tiga kelompok pemilik senpi adalah 15 orang di Jabar, Soenarko, dan Kivlan Zen.

Tito berpendapat, kerusuhan sudah ada yang mengatur, tapi ia tidak menyampaikan bahwa Kivlan Zen adalah sebagai dalang kerusuhan.

Mabes TNI menegaskan hanya melaksanakan operasi pengamanan pemilu saat terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Menurut Asep, korban tewas diduga akibat peluru tajam, namun polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui pelaku.

Iqbal menyatakan pemeriksaan terhadap Fauka bukan berdasarkan pemberitaan Majalah Tempo berjudul "Tim Mawar dan Rusuh Sarinah" terbitan 10 Juni 2019.

Kepolisian mengklaim sudah mengetahui siapa penggerak massa perusuh dalam kericuhan pada 21-22 Mei 2019.

Wiranto menegaskan kasus kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta perlu diinformasikan secara detail agar tidak ada isu yang simpang siur.

Penurunan jumlah kecelakaan dan korban jiwa pada Operasi Ketupat 2019 lantara infrastruktur yang lebih baik ketimbang tahun lalu.

Ikohi menyarankan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap peristiwa kerusuhan 22-23 Mei lalu.

Polri menindak tegas para perusuh aksi 22 Mei untuk mencegah peningkatan ekskalasi dan mencegah rencana pembunuhan tokoh nasional.

Komnas HAM menolak bergabung dengan TPF terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019 karena ingin mempertahankan independensinya.

Polri masih mencari dalang di balik kerusuhan 21-23 Mei. Menurut Tito Karnavian, banyak kelompok berbeda dalam aksi tersebut dan harus dipetakan untuk mencari dalangnya.

Salah satu dari tersangka penjual senjata ke kelompok yang diduga akan membunuh sejumlah tokoh dan memicu kerusuhan di aksi 22 Mei adalah istri seorang purnawirawan Mayor Jenderal.  

Polisi mengungkapkan kelompok yang menunggangi aksi massa pada 21-22 Mei 2019 memiliki senjata api dan berencana membunuh sejumlah tokoh.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

Amnesty International Indonesia menyatakan anggota Polri seharusnya mengisi formulir penggunaan kekuatan untuk melaporkan tindakan mereka saat menindak massa pada aksi 21-22 Mei 2019.  

Ombudsman sudah menyurati Polri agar tidak mengenakan simbol keagamaan saat amankan aksi demonstrasi.

Jokowi menyatakan Polri dan TNI akan menindak tegas para pelaku kerusuhan. Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang menganggu keamanan. 

Jangan sebar video atau konten-konten provokasi terkait aksi 22 Mei, imbau Polri.