Indeks Polri

Jokowi menyatakan Polri dan TNI akan menindak tegas para pelaku kerusuhan. Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang menganggu keamanan. 

Jangan sebar video atau konten-konten provokasi terkait aksi 22 Mei, imbau Polri.

Sebanyak 99 orang ditangkap terkait kericuhan di beberapa daerah di Jakarta. Sebagian besar berasal Tasikmalaya, Banten dan Flores.

Polisi jelaskan kronologi kericuhan di depan Bawaslu mulai terjadi sekitar pukul 23.00 WIB saat ratusan orang muncul merusak kawat pembatas berduri.

Polri memberikan batas waktu massa yang hadir dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Polisi ditemukannya bahan peledak dalam penggeledahan kediaman pelaku, menjadi bukti kalau terduga teroris merencanakan aksi teror dengan menjadikan kepolisian sebagai sasaran utama penyerangan.

Kuasa hukum Brigadir TTP membantah kliennya telah melakukan tindakan indisipliner. 

Untuk mengawasi deportan terduga teroris dari Suriah Polisi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis.

Anggota TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.

Komisi III DPR menilai, penjagaan ketat yang dilakukan TNI-Polri pada 22 Mei sudah tepat karena ada kemungkinan terjadinya gerakan teroris.

Aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan tidak dibekali senjata api dan peluru tajam.

Polri memecat anggotanya yang dianggap memiliki orientasi seks menyimpang. Keputusan ini dinilai Wakil Direktur Imparsial sebagai perbuatan diskriminatif.

Polisi menayangkan video tersangka terduga teroris bernama Dede Yusuf dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang mengaku akan beraksi saat pengumuman rekapitulasi KPU pada 22 Mei.

Densus 88 Antiteror telah menangkap 68 tersangka tindak pidana terorisme periode Januari hingga Mei 2019 di beberapa wilayah Indonesia yang memanfaatkan momentum Pemilu 2019 sebagai sasaran aksi.

Penyidik mengagendakan kembali pemeriksaan saksi terkait kasus Kivlan Zen. Kedua saksi yaki Permadi dan Lieus Sungkharisma.

Polri diminta saran oleh Menkopolhukam Wiranto terkait wacana pembentukan Tim Hukum Nasional dalam rakortas.

Wiranto mengatakan Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

Proses seleksi ini sekaligus menampik tudingan KPK tengah melakukan bersih-bersih dari penyidik yang berasal dari Polri.

Polri berencana memberikan pita merah putih kepada wartawan yang meliput demonstrasi. Hal ini untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat kembali terulang. 

Polri mendukung rencana pemindahan Ibu Kota demi kemaslahatan bangsa.