tirto.id - Panitia Seleksi Pimpinan KPK menemui Kapolri Tito Karnavian hari ini. Dalam pertemuan itu, pansel membuka peluang pimpinan KPK berasal dari unsur Polri. Atas hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir akan ada potensi konflik kepentingan jika pimpinan KPK berasal dari Polri.
"Jika Pimpinan KPK ke depan berasal dari institusi penegak hukum tertentu, bagaimana publik akan percaya bahwa ia juga akan menerapkan pemberantasan korupsi yang maksimal di lembaganya tempat ia berasal?" kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi Tirto pada Kamis (13/5/2019).
Kurnia mengatakan, pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo saja, tidak ada satu pun kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan petinggi Polri. Padahal, banyak survei yang menyatakan ada masalah serius soal korupsi di tubuh korps Bhayangkara tersebut, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menempatkan Polri salah satu institusi dengan nilai SPI terendah.
Oleh karenanya, Kurnia menyarankan kepada Kapolri maupun Jaksa Agung unuk menempatkan personel terbaiknya di pos-pos strategis di institusinya masing-masing. Hal ini dilakukan guna mengembalilan citra bersih penegak hukum di mata masyarakat.
"Itu menjadi PR bagi Kapolri untuk memberdayakan kader terbaiknya agar dapat memimpin serta memberantas korupsi di lembaga Kepolisian," katanya.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid V Yenti Ganarsih bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian pada Kamis (13/6/2019) di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Yenti mengundang Polri mengirimkan personelnya untuk mengikuti seleksi capim KPK.
Selain itu, Yenti meminta bantuan kepolisian untuk menelusuri rekam jejak masing-masing kandidat.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
