Daftar Pejabat Polri Ikut Seleksi Capim KPK, Polri: Belum Final

tirto.id - Beredar lampiran Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM bertanggal 19 Juni 2019, berisi daftar nama sembilan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Korps Bhayangkara.

Surat itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Eko Indra Heri. Nama-nama kandidat itu belum final sebagai calon pimpinan lembaga antirasuah.

“Nama-nama tersebut belum final. Dalam pemeriksaan internal, masih ada tahapan pemeriksaan administrasi tentang kompetensi, rekam jejak,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis (20/6/2019).

Jika sudah ada calon tetap, lanjut dia, maka pihaknya akan menyerahkan kandidat ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. “Karena tahapan pendaftaran sampai 4 Juli, masih banyak waktu, jadi kami periksa secara internal terlebih dahulu,” sambung Dedi.

Hingga kini masih ada sembilan orang, Dedi berpendapat tidak menutup kemungkinan ada tambahan perwira tinggi Polri yang ikut mendaftar.

Sementara itu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian guna mengundang personel Polri mengikuti seleksi calon komisioner KPK periode 2019-2023.

"Kami mengundang calon-calon dari polisi untuk mendaftar," kata Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih di Mabes Polri, Kamis (13/6/2019).

Alasan Yenti mengundang aktif personel polri mengikuti seleksi karena menurutnya dalam undang-undang jelas disampaikan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah, di antaranya penegak hukum.

Ajakan Yenti mendapat sambutan positif Tito. Ia mengatakan sudah ada anggota korps Bhayangkara untuk menempati posisi pimpinan KPK. Namun ajakan Yenti dan harapan Tito tak menihilkan kritik.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana justru khawatir masuknya personel Polri ke posisi pimpinan KPK justru malah akan membuat kerja lembaga anti rasuah itu melempem.

"Jika pimpinan KPK ke depan berasal dari institusi penegak hukum tertentu, bagaimana publik akan percaya bahwa ia juga akan menerapkan pemberantasan korupsi yang maksimal di lembaganya tempat ia berasal?" kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi Tirto, Kamis (13/5/2019).

Berikut nama pejabat Polri berdasarkan lampiran surat tersebut:

1.Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar

2. Pati Bareskrim Polri, Irjen Pol Dharma Pongrekom

3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Coki Manurung

4. Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Pol Abdul Gofur

5. Pati Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari

6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto

7. Karosunluhkum Divkum Polri, Brigjen Pol Agung Makbul

8. Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Juansih

9. Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Sri Handayani