Indeks Polhukam

Politik
Sabtu, 11 Jun 2022

Demokrat Kubu Moeldoko Tegaskan Tak akan Bikin Partai Baru

Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang tak ada hubungannya dengan Subur Sembiring, PLT Ketua FKPD yang berencana mendirikan partai baru.
Hukum
Sabtu, 11 Jun 2022

BPOM: Omset 2 Pabrik Tahu Berformalin di Bogor Rp5 Miliar per Tahun

BPOM dan Pemkab Bogor menutup operasional dua pabrik tahun berformalin di Parung, Bogor, Jawa Barat.
Hukum
Sabtu, 11 Jun 2022

Mahfud MD Apresiasi Langkah Kapolri dalam Kasus AKBP Brotoseno

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal merevisi dua aturan kepolisian sehingga memungkinkan untuk peninjauan kembali putusan sidang etik.
Politik
Sabtu, 11 Jun 2022

Potensi PKB dan PKS Berkoalisi Usung Cak Imin, Siapa yang Untung?

Koalisi PKS-PKB dinilai tidak sepenuhnya menguntungkan karena kedua partai belum memiliki kandidat yang punya elektabilitas memadai.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

PDIP Panggil Jakpro Jika Pimpinan DPRD Tak Interpelasi Formula E

Pemanggilan itu merupakan langkah terakhir jika pimpinan dewan tetap tak kunjung menggelar rapat paripurna Interpelasi Formula E.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

Respons Istana soal Jokowi Singgung Ego Sektoral Pusat-Daerah

Faldo mengklaim sudah ada perbaikan di era kedua Jokowi pada masalah komunikasi.
Bisnis
Jumat, 10 Jun 2022

Canda Jokowi ke Bakrie & HIPMI soal Kenaikan Harga Batu Bara

Jokowi mendorong agar anggota HIPMI berani berusaha di sektor pangan maupun energi.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

Anggota HIPMI Teriak 'Lanjutkan', Jokowi Khawatir Didemo Lagi

Jokowi tidak ingin Indonesia diguncang masalah politik dalam negeri di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

Partai Buruh: Masa Kampanye 75 Hari Melanggar UU Pemilu

Partai Buruh berkesimpulan masa kampanye seharusnya dimulai pada Juli 2023 dengan durasi tujuh bulan lamanya.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

Anggota Banggar Sebut Luhut Masih Belum Paham Sistem Demokrasi

Nasir menegaskan anggota DPR memiliki fungsi pengawasan, maka sah saja mengkritik. Sementara tugas pemerintah memberikan klarifikasi.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

MKP: Pemecatan Taufik Tinggal Tunggu Keputusan Prabowo

Habiburokhman mengatakan keputusan pemecatan Taufik tinggal menunggu keputusan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tanpa ada lagi pembahasan di DPP.
Hukum
Jumat, 10 Jun 2022

Korps Brimob Resmi Dipimpin Jenderal Bintang 3

Korps Brimob bakal menghadapi agenda nasional dan internasional seperti Pemilu 2024, soal pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua, dan KTT G20.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

Bawaslu Usul Penyelesaian Sengketa Pemilu Jadi 10 Hari

Masa penyelesaian sengketa pemilu 6 hari akan memberatkan Bawaslu.
Hukum
Jumat, 10 Jun 2022

Kejagung & Bawaslu Sepakat Adakan Diklat Tindak Pidana Pemilu

Kejagung & Bawaslu sepakat perlu dilakukan pendidikan bersama terkait tindak pidana pemilu karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain.
Hukum
Jumat, 10 Jun 2022

KSP Pamer Capaian OTT KPK di Era Jokowi

KSP mengklaim KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah OTT.
Hukum
Jumat, 10 Jun 2022

MAKI Setuju Anggaran KPK untuk Kejaksaan: Kerja Jaksa Jadi Maksimal

Anggaran Kejagung saat ini masih kecil, sehingga MAKI setuju usulan pembubaran KPK dan anggarannya dialihkan ke kejaksaan.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Akui Kekurangan Personel

Bawaslu menyebut personelnya di daerah hanya berstatus honorer. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB guna pengangkatan menjadi PPPK.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

7 Parpol Nonparlemen Segera Bentuk Poros Baru di 2024

Parpol nonparlemen berencana membuat poros koalisi baru dan akan menggugat ketentuan presidential threshold 20% ke MK.
Politik
Jumat, 10 Jun 2022

DPR Awasi Penggunaan PeduliLindungi untuk Pantau Distribusi Migor

Anggota DPR menilai pemantauan distribusi minyak goreng dengan PeduliLindungi melewati batas privasi data namun terpaksa dilakukan demi keadilan sosial.
Hukum
Jumat, 10 Jun 2022

Khilafatul Muslimin Bantah Terafiliasi dengan NII

Khilafatul Muslimin menyebut aktivitasnya dilindungi oleh UUD 1945.