Indeks Polhukam

Eks Mendag Muhammad Lutfi akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor CPO oleh Kejagung.

Kapolri memutasi 120 anggota Korps Bhayangkara. Dokumen tersebut ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Polri dan Dewan Pers sepakat ingin membangun kondisi yang nyaman menjelang tahun politik.

Polri menyatakan pengamanan perlu perencanaan matang lantaran tahapan Pemilu 2024 memiliki spektrum ancaman yang berbeda.

Menurut Megawati konsep koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial.

Di hadapan Presiden Jowowi, Megawati mengutarakan harapannya supaya pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan pangan.

Megawati meminta kepada para kader PDIP untuk tidak terlena dengan hasil survei, bahkan melarangnya masuk dalam zona nyaman.

Berpidato disaksikan Ganjar Pranowo, Megawati menegaskan memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon presiden yang akan diusung oleh PDIP.

Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari posisi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan putusan MK soal uji materi masa jabatan hakim konstitusi.

Jokowi sempat menggoda Megawati dengan mengatakan bahwa aura Megawati sangat cantik dan karismatik.

Mardani Maming menuding adanya mafia hukum di dalam negeri yang sedang menyeretnya ke dalam proses hukum perkara korupsi di KPK.

Hakim PN Surabaya menyatakan perbedaan agama tidak dapat dijadikan larangan untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga.

Selama 2021, BNPT menemukan 650 konten propaganda yang mengandung pesan anti NKRI dan anti Pancasila.

Sohibul Iman masih belum bisa memastikan PKS akan melabuhkan pilihan kepada Anies Baswedan atau nama lainnya sebagai calon presiden.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati sudah memegang nama-nama yang berpotensi menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

DPP PDIP belum bisa memastikan apakah Gibran Rakabuming Raka akan maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah.

Salah satu agenda yang dibahas pada Rakernas PDIP kali ini menentukan konsepsi dasar capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

Pemerintah dinilai penting memberi izin lembaga internasional, khusus Dewan HAM PBB mengunjungi Papua guna mengkonfirmasi klaim pemerintah.

Johnny Plate bantah hubungan Partai Nasdem dengan PDIP mengalami keretakan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mardani Maming diduga terseret kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.