Indeks Polhukam

Hukum
Jumat, 25 Agt 2023

Jokowi soal Isu Pembubaran KPK: Sistemnya Bagus, Tiap Bulan OTT

Jokowi merespons isu pembubaran KPK dengan mengatakan lembaganya sudah bagus, bahkan tiap bulan melakukan OTT.
Hukum
Jumat, 25 Agt 2023

Istri & Anak Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Menolak Jadi Saksi

Dalam proses pemeriksaan istri Hasbi Hasan, Ida enggan memberikan kepada penyidik KPK.
Hukum
Jumat, 25 Agt 2023

KPK Selidiki Dugaan Pengaturan Lelang Proyek di Basarnas

KPK terus usut kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

Hasil Survei Internal Beda Jauh, Anies: Biar Sejarah yang Jawab

Soal hasil survei internal yang dinilai beda jauh dengan survei sejumlah lembaga, Anies menanggapi semua akan terungkap pada waktunya dan dicatat sejarah.
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

Sekjen Demokrat: Anies akan Bertemu SBY Hari Ini di Cikeas

Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas hari ini.
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

Gerindra Buka Pintu Sambut Budiman Sudjatmiko Usai Dipecat PDIP

Partai Gerindra terbuka menerima siapapun selama memegang semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hukum
Jumat, 25 Agt 2023

Polri Sebut Terduga Pelaku Pembunuhan WNI Jepang Sudah Ditangkap

Polri menyebutkan terduga pelaku pembunuhan WNI di Jepang, Josi Putri Cahyani, ditangkap kepolisian Jepang di salah satu stasiun di Tokyo.
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

KPU Persilakan Ganjar, Anies & Prabowo Debat di Kampus UI

KPU menilai kegiatan debat yang dilakukan BEM UI yang melibatkan Prabowo, Anies, dan Ganjar bukan termasuk kampanye dan pelanggaran pemilu.
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

Alasan Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP: Melanggar Aturan Partai

PDIP resmi memecat Budiman Sudjatmiko dengan mengirimkan surat pemecatan melalui kurir pada Kamis (24/8/2023).
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

Budiman Sudjatmiko Resmi Dipecat PDIP

Surat pemecatan sudah diteken oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Hukum
Jumat, 25 Agt 2023

Komnas HAM: Jakarta Wilayah dengan Aduan Pelanggaran Terbanyak

Komnas HAM mencatat wilayah dengan jumlah aduan terbanyak yaitu DKI Jakarta yaitu 248.
Politik
Jumat, 25 Agt 2023

PSI Dukung Ganjar Ditolak PDIP, Dukung Prabowo Ditinggal Kader

Ketum PSI Giring Ganesha mengatakan partainya tak pernah dianggap oleh PDIP saat mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo.
Politik
Kamis, 24 Agt 2023

Muhadjir Tak Setuju Sekolah & Madrasah Jadi Arena Kampanye

Muhadjir Effendy menilai acara kampanye atau debat pemilu tidak sesuai dilakukan di sekolah maupun madrasah.
Hukum
Kamis, 24 Agt 2023

Polri Sita Aset Senilai Rp89 Miliar Terkait TPPU Bandar Narkoba

Aset senilai Rp89 miliar yang disita dari bandar narkoba berinisial FA alias V berupa uang tunai, kendaraan mewah, hingga sertifikat tanah.
Hukum
Kamis, 24 Agt 2023

Bareskrim Perpanjang Masa Penahanan Panji Gumilang

Bareskrim Polri juga telah memeriksa empat saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan TPPU yang menyeret Panji Gumilang.
Hukum
Kamis, 24 Agt 2023

Polisi Jepang Usut Kematian Seorang WNI di Apartemen di Gunma

WNI bernama Josi Putri Cahayani sempat dinyatakan hilang sejak dua pekan lalu, sebelum ditemukan tewas di apartemen  di Prefektur Gunma, Jepang
Hukum
Kamis, 24 Agt 2023

Catatan Komnas HAM soal Putusan Kasasi Terdakwa Kasus Kanjuruhan

Komnas HAM mempertanyakan soal permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban kasus Kanjuruhan.
Hukum
Kamis, 24 Agt 2023

KPK Jadikan Pernyataan Megawati Bubarkan KPK sebagai Evaluasi

Nurul Ghufron menilai KPK selalu transparan dalam melaporkan kinerjanya, sehingga masyarakat dapat melihat langsung sedang menurun atau justru sebaliknya.
Politik
Kamis, 24 Agt 2023

PAN Komitmen Aktif Menjembatani Aspirasi Rakyat ke Pemerintah

Eko Patrio mengklaim kader PAN telah dibekali wawasan dan ilmu pendidikan yang luas untuk mewujudkan janji-janji kepada rakyat dalam rangka Pemilu 2024.
Hukum
Kamis, 24 Agt 2023

Konsekuensi Mario Dandy bila Tak Bisa Bayar Restitusi bagi David

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi sebut, aturan pembayaran restitusi dan konsekuensinya jika tidak dilaksanakan perlu diperbaiki.