Indeks Polhukam

Politikus PDIP asal NTT sebut langkah Bobby Nasution memilih masuk Gerindra bukan lagi menjadi urusan partainya.

Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.

Sudah seharusnya momen kebangkitan dan perlawanan rakyat atau masyarakat sipil kembali bergema.

Irwan menyebut PKS tidak memiliki hambatan komunikasi dengan bakal calon kepala daerah manapun, baik kepada Khofifah, Emil maupun Marzuki.

MK akan menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan terhadap 207 perkara PHPU Pileg pada Selasa-Rabu, 21-22 Mei 2024.

Dasco mengatakan belum mengetahui kementerian apa yang akan dinakhodai Yusril di kabinet Prabowo-Gibran.

Dasco sebut rencana revisi UU Polri muncul usai DPR merevisi UU Kejaksaan perihal usia pensiun dan usia jabatan fungsional.

PKB mempertimbangkan usung Marzuki Mustamar di Pilgub Jatim. Bagaimana peluangnya menang lawan Khofifah?

Halim sebut dukungan PKB kepada Marzuki Mustamar adalah bentuk respons terhadap keinginan akar rumput di Jatim.

Aswin sebut meski tidak ada gejolak pergerakan, Densus 88 tetap lakukan monitoring jaringan-jaringan terorisme itu.

Erdi memastikan proses penyidikan kasus Vina Cirebon tersebut akan tetap berjalan hingga tuntas.

Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.

Dalam UU Minerba, pemegang konsesi yang abai terhadap kewajiban reklamasi, jelas adalah perbuatan pidana.

Supratman mengetuk palu tanda RUU Kementerian Negara disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.

Kehadiran JK dalam kapasitasnya sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Parpol akan mengejar kursi gubernur atau wagub sehingga masalah latar koalisi bukan lagi pertimbangan utama.

Para saksi dikonfirmasi dugaan aliran uang dari SYL yang digunakan untuk perjalanan keluar negeri seolah-olah dinas.

Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.

Pemeriksaan Sandra Dewi dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penggunaan IUP PT Timah tahun 2015-2022.

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.