Indeks Polhukam

Meski nama Anies kerap kali diucapkan oleh elite PDIP, tapi Eriko sebut tidak akan buru-buru dalam mengumumkan.

Poengky juga mendesak agar Briptu FN didampingi oleh psikiater karena adanya dugaan baby blues.

Hasyim menjawab kritik anggota Komisi II terkait absennya sejumlah komisioner KPU RI dalam RDP dengan DPR RI.

Ketua KPU mengatakan syarat usia 30 tahun adalah ketika penetapan pasangan calon, yakni 22 September 2024.

Pemeriksaan ini pertama kalinya dilakukan usai penyidik Polda Metro Jaya berhasil melacaknya.

Selain berbicara soal gagasan yang akan ia bawa untuk Jakarta, Sudirman Said ungkap harapannya soal koalisi di pilkada kali ini.

DPR kecewa Dewas KPK lembek. Mereka lupa bila KPK tak bertaji akibat revisi UU KPK yang DPR dan pemerintah lakukan.

Kunto melihat Gerindra mendorong RK maju di Pilgub Jakarta dengan harapan Dedi Mulyadi merebut kursi Jabar 1 lebih mudah.

Cak Imin mengaku terus berupaya mempromosikan Gus Yusuf sebagai bakal cagub Jateng ke parpol lain.

Menurut Umar, tidak hanya anak MR, tetapi suami dari tersangka R juga berada di rumah aman.

Selain pidana penjara, terdakwa Edy Susanto Purnomo juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp50 juta.

Benny K Harman menyebut Dewas KPK seperti macan ompong. Kehadirannya justru memperlemah KPK.

Kaesang mengakui putusan MA soal syarat usia cagub memberikan peluang dirinya ikut berlaga dalam kontestasi.

Penyidik masih perlu mendalami apakah R benar-benar dekat dengan pemilik akun tersebut.

Hasto bilang sebagai seorang kader partai, wajib hukumnya memberikan keterangan kepada awak media.

Zulhas mengaku sudah mengenal Khofifah 20 tahunan silam saat sama-sama berada di Senayan, tepatnya Komisi VI DPR RI.

Kasus ibu kandung yang melecehkan anaknya tersebut kini ditangani tim Unit II Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya.

Peristiwa dalam video berawal dari 28 Juli 2023 sekitar 18.00 WIB ketika R dihubungi oleh seseorang di media sosial.

Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengakui Program Tapera ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah melalui PP tersebut.