Indeks pns

Salah satu cara memperhatikan kesejahteraan guru adalah dengan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menjelang pelaksanaan Pilkada, BKN mencatat sudah ada 362 ASN yang dijatuhi sanksi karena dianggap tidak netral.

Rekrutmen CPNS 2021 bakal membuka 1 juta formasi untuk perawat, bidan, dokter umum, penyuluh pertanian, dan sebagainya, menurut Kemenpan RB. 

Belasan peserta seleksi calon aparatur sipil negara dinyatakan positif COVID-19.

NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi.

Banyak aset daerah calon ibu kota baru Indonesia dikuasai oleh PNS. Mereka terancam sanksi penundaan insentif.

Keppres Nomor 17 Tahun 2020 berisi daftar cuti bersama ASN atau PNS, salah satunya 21 Agustus 2020 masuk cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.

Nota Keuangan RAPBN 2021 tidak menyebutkan adanya kenaikan gaji PNS. Namun, besaran THR dan gaji ke-13 akan dikembalikan secara penuh.

PNS banyak yang berpolitik, dan sanksi untuk mereka terlampau ringan, kadang tidak diberikan. Masalahnya struktural.

Gaji ke-13 2020 untuk PNS, pensiunan, anggota TNI-Polri hingga pegawai non-ASN dipastikan cair hari ini, Senin (10/8/2020).

Perdagangan pada hari ini diprediksikan menguat terbatas seiring dengan pencairan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

ASN yang maju di pilkada tidak cukup mengundurkan diri saat dicalonkan. Sebab sebelum itu sangat mungkin mereka menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi.

Gaji ke-13 ASN dan tunjangan pensiun akan cair pada awal atau pertengahan Agustus.

Pemerintah berencana mengurangi jumlah lowongan CPNS untuk formasi tenaga administrasi. Hal ini dilakukan untuk menambah alokasi formasi tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan penyuluh.

Kepala BKN menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15/SE/VI/2020 sebagai panduan untuk pegawai dalam beradaptasi dengan tatanan normal baru. 

Sistem kerja ASN disesuaikan dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo secara resmi sudah memperpanjang pelaksanaan kerja dari rumah/ work from home (WFH) bagi PNS dan ASN hingga 4 Juni 2020.

Presiden Jokowi kini bisa turut mencabut kewenangan untuk mutasi, promosi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ada pelanggaran sistem merit.

PKS meminta Pemprov DKI tidak memangkas tunjangan semua tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang masa WFH atau bekerja di rumah bagi para PNS. Masa WFH PNS diperpanjang sampai akhir Mei 2020.