Pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dinilai tidak mungkin bisa mengerek elektabilitas Hasanuddin-Anton Charliyan seperti dikhawatirkan sejumlah pihak.
Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.
"Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur," kata Fadli Zon.