Kubu Prabowo-Sandi memasukkan dugaan ketidaknetralan ASN sebagai kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam gugatan ke MK. Bisakah pengaruhi hasil Pilpres 2019?
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, link berita tidak bisa dijadikan bukti kecurangan Pemilu 2019 dan harus disertai dengan keterangan saksi-saksi.
Tim hukum Prabowo-Sandiaga bilang MK semestinya tak jadi "Mahkamah Kalkulator" dalam menyidang gugatan pemilu. Bagi pengamat ini cuma akal-akalan saja.
Dalam kasus-kasus sengketa pemilu, kandidat yang merasa dicurangi biasanya kesulitan mencari bukti jika selisih perolehan suara antar-kandidat terpaut jauh.
Vice President Samuel Sekuritas Muhammad Alfatih mengatakan, para investor menanti hasil perhitungan pilpres sehingga mereka memilih melakukan aksi wait and see.
Kunjungan Prabowo ke Brunei Darussalam menuai beragam tanggapan salah satunya karena ini dilakukan jelang pengumuman rekapitulasi suara pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.
Seruan Arief Puyuono untuk tidak membayar pajak hanya punya legitimasi moral bila pemerintah yang memungut pajak berperilaku korup, melanggar HAM, otoriter, dan tidak akuntabel.
Kubu Prabowo mengklaim unggul dan siap adu data dengan pihak yang meragukannya. Namun, kenapa mereka tak membawanya ke rapat pleno rekapitulasi yang digelar KPU?
Selain kabinet profesional, Jokowi juga bisa membuktikan pernyataannya soal memerintah tanpa beban di periode kedua dengan cara menyelesaikan kasus HAM berat di masa lalu.
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga sempat mengkritik soal pembagian rapat pleno rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu 2019 ke dalam dua panel.
Sejumlah aktivis mengkritik pernyataan Wiranto soal tim khusus dan Hendropriyono tentang "provokator keturunan Arab". Dua bekas tentara ini dinilai tak layak masuk kabinet Jokowi.