Indeks Pilkada Serentak 2017

PKS Ingin Risma-Sandiaga Duet di Pilkada Jakarta
Politik
Selasa, 2 Agt 2016

PKS Ingin Risma-Sandiaga Duet di Pilkada Jakarta

Al Muzzammil Yusuf mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin Tri Rismaharini dengan Sandiaga Uno berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
JPPR: Jangan Sampai Pilkada Jakarta Bercalon Tunggal
Politik
Senin, 20 Jun 2016

JPPR: Jangan Sampai Pilkada Jakarta Bercalon Tunggal

Masykurudin Hafidz selaku Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan, jangan sampai Pilkada DKI Jakarta 2017 hanya diikuti oleh calon tunggal. Hal ini, menurutnya, tidak baik bagi iklim demokrasi Indonesia.
PPP Tak Silau dengan Elektabilitas Ahok
Politik
Rabu, 15 Jun 2016

PPP Tak Silau dengan Elektabilitas Ahok

Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, partainya tidak silau dengan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama yang berniat maju lewat jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, partai berlambang Ka'bah itu hanya mau mengusung kandidat yang butuh dukungan parpol.
Formappi: Partai Tak Usung Calon di Pilkada Berarti Gagal
Politik
Senin, 13 Jun 2016

Formappi: Partai Tak Usung Calon di Pilkada Berarti Gagal

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, partai politik wajib berpartisipasi dalam pilkada serentak 2017 dengan cara mempersiapkan calon kepala daerah yang akan didukungnya. Menurut dia, jangan sampai kasus pada pilkada 2015 silam di mana banyak partai tidak mengajukan calon terulang kembali pada pilkada 2017 mendatang.
Ketua DPR Imbau RUU Pilkada Segera Disahkan
Politik
Kamis, 2 Jun 2016

Ketua DPR Imbau RUU Pilkada Segera Disahkan

Ade Komarudin berharap RUU Pilkada segera disahkan menjadi UU mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 semakin dekat. Pasalnya, UU Pilkada yang baru ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan hajatan demokrasi itu.
Mendagri: Dua Poin Dalam Revisi UU Pilkada Belum Disepakati
Senin, 30 Mei 2016

Mendagri: Dua Poin Dalam Revisi UU Pilkada Belum Disepakati

Revisi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada masih menyisakan dua poin yang belum disepakati. Kedua poin tersebut antara lain adalah terkait dengan aturan cuti bagi calon petahana yang ingin mencalonkan kembali dalam Pilkada. Selain itu, juga terkait dengan rumusan sanksi bagi yang tertangkap tangan karena politik uang.
Ahok Berencana Berkampanye Ala Teman Ahok
Politik
Senin, 30 Mei 2016

Ahok Berencana Berkampanye Ala Teman Ahok

Ahok berencana akan menerapkan cara yang dipakai Teman Ahok untuk berkampanye jika dirinya sudah resmi menjadi calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 mendatang. Konsep yang dimaksud Ahok adalah peserta harus menyumbang, sewa tempat, genset dan keperluan lainnya.
Revisi UU Pilkada Dinilai Hanya Fasilitasi Kepentingan DPR
Politik
Senin, 30 Mei 2016

Revisi UU Pilkada Dinilai Hanya Fasilitasi Kepentingan DPR

Revisi UU Pilkada dinilai hanya memfasilitasi kepentingan anggota DPR RI untuk melanggengkan jabatannya di parlemen. Pasalnya, revisi UU tersebut molor lantaran tarik ulur aturan yang menyatakan anggota DPR harus mundur atau tidak dari keanggotaannya di parlemen apabila maju pilkada.
Golkar Mengisyaratkan Dukung Ahok di Pilkada DKI
Politik
Senin, 23 Mei 2016

Golkar Mengisyaratkan Dukung Ahok di Pilkada DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat sinyal dukungan baru dari partai politik untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Sebelumnya, Ahok telah didukung Partai Hanura dan Nasdem, gini giliran Partai Golkar yang mengisyaratkan mendukung pencalonan Ahok menjadi orang nomor satu di ibu kota untuk kedua kalinya.
Yusril Emoh Dicalonkan Jadi Wakil Gubernur DKI
Politik
Selasa, 17 Mei 2016

Yusril Emoh Dicalonkan Jadi Wakil Gubernur DKI

Yusril Ihza Mahendera tidak mau kalau dicalonkan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Pakar hukum tata negara ini hanya bersedia dicalonkan sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
PAN Pertimbangkan Risma untuk Pilkada DKI
Politik
Jumat, 13 Mei 2016

PAN Pertimbangkan Risma untuk Pilkada DKI

PAN mempertimbangkan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang. Selain Risma, PAN juga melirik Bupati Bojonegoro Suyoto dan Yusril Ihza Mahendra.
KPU Diminta Lebih Hati-Hati Hadapi Pilkada Serentak
Politik
Kamis, 12 Mei 2016

KPU Diminta Lebih Hati-Hati Hadapi Pilkada Serentak

KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta agar lebih hati-hati dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap kedua yang akan berlangsung 2017 mendatang.
26 Kandidat Ikut Seleksi Bacagub DKI dari PDIP
Politik
Rabu, 11 Mei 2016

26 Kandidat Ikut Seleksi Bacagub DKI dari PDIP

26 kandidat ikut seleksi uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada Jakarta 2017.
Idrus Percaya Diri Lawan Risma di Pilkada DKI
Politik
Selasa, 10 Mei 2016

Idrus Percaya Diri Lawan Risma di Pilkada DKI

Muhammad Idrus mengaku percaya diri dan menyambut baik jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma ikut maju dalam bursa pencalonan Pilkada DKI 2017
PDIP Pertimbangkan Usung Risma di Pilkada DKI
Politik
Senin, 2 Mei 2016

PDIP Pertimbangkan Usung Risma di Pilkada DKI

PDIP mempertimbangkan akan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
NasDem Pastikan Tak Ada Mahar untuk Calon Kepala Daerah
Politik
Minggu, 1 Mei 2016

NasDem Pastikan Tak Ada Mahar untuk Calon Kepala Daerah

Partai NasDem menetapkan untuk tidak memungut biaya pendaftaran calon kepala daerah yang ingin bertarung dalam Pilkada 2017 mendatang
PDIP Latih Kadernya Proxy War & Medsos Hadapi Pilkada
Selasa, 5 Apr 2016

PDIP Latih Kadernya Proxy War & Medsos Hadapi Pilkada

Menghadapi pilkada serantak 2017, Dewan Pimpinan Pusat PDIP menyelenggarakan pelatihan terhadap 117 kader dari pengurus daerah dan cabang se-Indonesia. Salah satu materi pelatihan ini adalah soal proxy war dan perang di media sosial.
Perludem: Revisi UU Pilkada Mendesak
Selasa, 5 Apr 2016

Perludem: Revisi UU Pilkada Mendesak

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni menilai revisi Undang-Undnag UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah semakin mendesak. Pasalnya, tahapan pelaksanaan pilkada akan dimulai bulan Mei mendatang.