tirto.id -
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Lanny Jaya menolak penerapan sistem noken pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di Pegunungan Tengah, khususnya Kabupaten Lanny Jaya. LMA berpendapat sistem noken tidak mewakili suara rakyat Papua.
"Kami menolak penggunaan sistem noken di Pegunungan Tengah, khususnya di Lanny Jaya," kata Ketua LMA Lanny Jaya Urnom Tias Kogoya, di Jayapura, Papua, Senin (14/3/2016).
Menurutnya, seperti yang pernah terjadi pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu, penggunaan sistem noken dianggap telah membodohi masyarakat dan tidak mewakili suara rakyat, sehingga menurutnya, sistem itu tidak perlu lagi digunakan dalam Pilkada Serentak 2017.
"Sistem noken tidak mewakili suara rakyat, karena tidak memberikan pembelajaran politik tetapi yang ada adalah membuat masyarakat bodoh dan terjadi konflik," kata Urnom Tias Kogoya.
Secara terpisah, tokoh masyarakat Pegunungan Tengah, Been Kogoya mengatakan sistem noken adalah sistem peninggalan demokrasi era lama, sehingga tidak sesuai jika diterapkan di jaman sekarang. Oleh karena itu, menurutnya, hal itu tidak perlu lagi digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 nanti.
"Sistem noken itu sebenarnya digunakan saat partai di Indonesia masih sedikit, pada era lama, tapi masih terus dipakai di pegunungan tengah Papua. Padahal pada era reformasi dan demokrasi saat ini, masyarakat ingin diajarkan berpolitik dengan baik dan benar," katanya.
Walaupun demikian, menurutnya, sistem noken masih terus dipakai oleh pihak-pihak tertentu, terutama pihak yang menginginkan kekuasaan dengan cara yang tidak elegan.
Ia juga menyayangkan sikap elit politik papua yang terkesan diam dan memberikan arah yang salah bagi masyarakat Papua khususnya di Pegunungan.
"Ini harus segera disikapi oleh KPU, Bawaslu, Panwas, Polda, dan pihak berkompeten termasuk pemerintah dan para wakil rakyat. Sampai kapan sistem noken akan digunakan. Ini namanya pembodohan politik, rakyat Papua tidak akan berkembang kalau caranya seperti ini," tegasnya.
Ia menambahkan, seharusnya KPU melakukan sosialisasi mengenai sistem noken yang tidak lagi relevan pada Pilkada Serentak 2017, karena menurutnya hanya dengan cara pemilihan langsung rakyat bisa memilih pemimpinnya dengan baik. Tidak hanya itu, kata Been, sistem noken hanya akan membuat konflik kepentingan elit politik yang hanya akan mengorbankan rakyat.
"Jika tidak, konflik horizontal dengan kepentingan elit politik akan korbankan rakyat. Cukup hal ini terjadi di Puncak, Tolikara, dan Yahukimo pada beberapa waktu lalu. Partai politik juga harus mendorong hal ini, termasuk wakil rakyat, jangan hanya diam, tapi ketika dirugikan baru bersuara minta keadilan," katanya.
