Indeks Pilkada Langsung

Menurut Tito sistem pemilihan langsung dalam pilkada tidak sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin yang berintegritas.

Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan pilkada membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak.

Pakar ilmu hukum tata negara, Titi Anggraini menanggapi ide kepala daerah oleh DPRD. Ia menyebut, pilkada langsung merupakan amanat konstitusi.

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

PDIP menilai penggunaan sistem e-voting bisa mencegah adanya politik uang saat penyelenggaraan pilkada.

Sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah lewat mekanisme di DPRD hanya menjadi kepanjangan tangan Jakarta dan arena transaksi politik.

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka di 120 kelurahan di 38 provinsi.

Ganjar Pranowo sebut rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD.

Maraknya politik uang di pilkada langsung adalah hasil ketidakbecusan parpol dan penyelenggara. Kenapa solusinya malah dipilih DPRD?

Sejumlah pihak mengkritik draf RUU DKJ yang mewacanakan gubernur Jakarta ditunjuk presiden, tidak melalui pemilihan langsung.

Puan Maharani mengatakan pemilihan presiden oleh MPR perlu dipikir masak-masak dan dilihat apa ada manfaatnya. 

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 karena belajar dari kasus Kudus dan Tulungangung.

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Menurut KPK, mahalnya biaya pilkada langsung dapat ditekan dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP dan pencegahan di sektor politik.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.