Indeks Pilkada 2024

Menkumham, Supratman Andi Atgas, berkomunikasi dengan DPR tentang sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dilanjut atau tidak setelah ditunda.

Said Didu menyerukan sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.

Juru bicara Maklumat Juanda, Alif Iman, mengajak masyarakat tidak menggunakan hak pilih di Pilkada 2024 karena hasil mengangkangi demokrasi.

Dasco enggan menanggapi gamblang perihal revisi RUU Pilkada ini ramai ditolak banyak pihak.

Polisi menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPRD Jawa Barat terkait aksi Peringatan Darurat di Kota Bandung.

Ketua DPR, Puan Maharani, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hongaria dan Serbia untuk memenuhi undangan parlemen dari kedua negara.

Massa yang terdiri atas aktivis, akademisi, mahasiswa dan LSM menyuarakan bahwa demokrasi mati akibat upaya DPR merevisi UU Pilkada.

DPR RI memutuskan untuk menunda rapat paripurna beragendakan pengesahan UU Pilkada.

Alissa minta seluruh penggerak Gusdurian yang ada di lebih dari 100 kota untuk melakukan konsolidasi menjaga tegaknya konstitusi.

Manuver DPR akali Putusan MK Nomor 60/2024 dengan kebut revisi UU Pilkada berpotensi timbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Masinton, PDIP tetap merujuk kepada putusan MK soal penyesuaian ambang batas mencalonkan kepala daerah oleh parpol sebagai bekal mengusung cakada. 

Menurut Sinarbiyat, koalisinya tidak terpengaruh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal ambang batas pencalonan kepala daerah.

Fraksi di DPR RI, kecuali PDIP, mendukung revisi UU Pilkada tentang syarat ambang batas pencalonan serta syarat batas umur kandidat.

CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.

Komnas HAM desak Bawaslu menginvestigasi pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Prangrekun-Kun Wardana melalui jalur independen.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

DPR ubah syarat batas pencalonan kembali ke angka 20 persen di tingkat parlemen dan 25 persen suara nasional setelah putusan MK menghapusnya.

Isi Putusan MK soal Pilkada 2024 menjadi kans PDIP maju sendirian di Jakarta.

Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.

Pemerintah pusat sepakat agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.