Indeks Pilkada 2018

PDIP dinilai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, lantaran tidak memiliki banyak pilihan.

Kemenhan tengah mengantisipasi serangan cyber selama tahun-tahun politik berlangsung di Indonesia.

Salah satu direktur di KPK, Dedie A. Rachim menerima pinangan Bima Arya untuk maju bersama di Pilwakot Bogor 2018.

Pejabat TNI dan polri aktif harusnya fokus menjaga pertahanan serta keamanan negara bukan malah memikirkan ambisi politik.

"Hal ini penting, selain untuk menjaga netralitas kedua institusi negara, juga agar tidak mencederai proses demokrasi," ujar Anggota Divisi Monitoring KIPP Uthe Pellu.

“Saya lihat tantangan cukup besar di 2018. Karena banyak hal yang kita tidak pernah punya pengalaman, pada kejadian di tahun depan,” kata Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio.

Polri akan menandatangani nota kesepakatan dengan KPU dan Bawsalu sebagai penyelenggara pemilu terkait pengawasan kabar "hoax" menjelang pilkada 2018.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menduga jalannya penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP memang akan dimanfaatkan untuk menyerang PDIP di Pilgub Jateng.

PKS berharap koalisinya dengan PAN dan Gerindra dalam lima pilkada tingkat provinsi di tahun 2018 berlanjut pada Pemilu dan Pilpres 2019.

Prabowo Subianto menegaskan Gerindra tidak akan mengklaim sebagai pimpinan koalisi. Menurutnya, di antara ketiga partai tersebut tidak ada istilah pimpinan koalisi.

Perwira TNI maupun Polri harus menjaga netralitasnya dalam pilkada.

Selain Jawa Barat, beberapa daerah yang akan dievaluasi di antaranya: Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Setyo berharap Pilkada kali ini bisa berlangsung dengan damai.

Yunita ragu pemerintah mampu meredam dampak negatif akibat Pilkada serentak 2018.

Nama-nama kandidat calon gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara yang akan diusung oleh PDIP sudah mengerucut.

Pemilu di Amerika Latin dan Afrika erat kaitannya dengan kepentingan kaum elit hingga konflik.

Jenderal Gatot baru akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2018.

Hadi Tjahjanto bertekad untuk mengawal tahun Pemilu pada 2018 dan 2019.

Bagi individu yang ingin ikut serta menjadi calon kepala daerah lewat jalur perseorangan, syaratnya adalah mendapatkan dukungan dari penduduk dengan pengumpulan KTP.

Menurut Jokowi, perlu ada sekat yang membatasi antara kepentingan politik dengan iklim perekonomian di Indonesia.