tirto.id - Analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono memperkirakan, kasus dugaan korupsi proyek e-KTP akan digunakan sebagai “senjata” untuk melawan PDIP dalam Pilgub Jawa Tengah 2018, apabila partai moncong putih itu mengusung petahana Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Prediksi tersebut muncul mengingat nama Ganjar Pranowo disebut dalam dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam surat dakwaan tersebut, Ganjar disebut menerima aliran dana sejumlah 520 ribu dolar AS. Uang itu diberikan oleh Andi Narogong yang kini sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.
“Akan digunakan oleh lawan-lawan PDIP nanti kalau mengusung Pak Ganjar,” kata Teguh di Semarang, seperti dikutip Antara, Selasa (26/12/2017).
Terlebih, kata Teguh, Ganjar masih berstatus saksi dan tidak akan bermasalah dengan hukum selama masih berstatus itu. “Tidak akan ditangkap atau dipenjara karena sampai saat ini kan berstatus saksi,” kata dia.
Ganjar pun berkali-kali mengelak telah menerima aliran dana dari proyek yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu. Pada 9 Maret 2017, misalnya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak menerima aliran dana pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.
Pria kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968 ini lebih percaya diri lagi bahwa dirinya tidak terlibat setelah beredar berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani di media sosial. Isi BAP tersebut bertolak belakang dengan pernyataan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam BAP itu, Miryam menyatakan Ganjar Pranowo menolak suap proyek e-KTP.
Baca juga:Menelusuri Keterlibatan Ganjar Pranowo dalam Korupsi e-KTP
Saat ini, lanjut Teguh, justru pertarungan sengit terjadi di internal PDIP dalam meraih rekomendasi sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Jateng 2018. Teguh melihat dua nama yang cukup berpeluang untuk memperoleh rekomendasi, yakni Ganjar serta Bupati Kudus, Musthofa.
“Kalau dilihat dari yang mendaftar ada dua yang cukup kuat, meski ada nama-nama lain di luar para pendaftar yang juga punya peluang,” kata dia.
Secara terpisah, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menilai, jalannya penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP memang akan dimanfaatkan untuk menyerang partai besutan Megawati ini di Pilgub.
“Feeling saya akan dipakai untuk pukul Jawa Tengah,” kata Bambang Wuryanto.
Padahal, kata Bambang, nama-nama yang disebut hilang dari dakwaan kasus korupsi e-KTP ada sekitar 10 orang. Tetapi, lanjut dia, yang disoroti hanya tiga nama dari PDIP.
Baca juga:KPK Tak Fokus Soal Jejak 3 Politikus PDIP Hilang di Dakwaan Novanto
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
