Menuju konten utama

LBH Jakarta Khawatir Kampanye Pilkada 2018 Timbulkan Perpecahan

Yunita ragu pemerintah mampu meredam dampak negatif akibat Pilkada serentak 2018.

LBH Jakarta Khawatir Kampanye Pilkada 2018 Timbulkan Perpecahan
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2017 di kantornya, Selasa (12/12/2017). tirto.id/ Lalu Rahadian

tirto.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta khawatir bahwa masa kampanye Pilkada 2018 akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Pasalnya, Pilkada itu akan berlangsung serentak di 171 daerah yang tersebar di 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

"Karena itu perlu ada pendidikan terhadap masyarakat agar mereka bisa melihat secara lebih objektif tanpa harus terpecah-pecah," kata Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta Yunita di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Selain itu, Yunita ragu jika pemerintah mampu meredam dampak negatif berupa perpecahan masyarakat akibat berlangsungnya Pilkada serentak 2018. Ia justru menyatakan bahwa masyarakat sipil yang mampu menjaga persatuan.

"Saya justru berharap pada masyarakat sipil. Pertama, masyarakat sipil tidak bisa lagi terpecah-pecah oleh politik elektoral. Dia harus bisa melihat suatu masalah secara utuh, harus ada narasi bersama antara masyarakat, untuk bisa melihat secara jernih dan objektif apa saja masalah yang terjadi," kata Yunita.

Baca: LBH Jakarta: Jokowi Tak Penuhi Janji Tuntaskan Pelanggaran HAM

Namun, Yunita tidak menampik ada banyak kelompok masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik akibat Pilkada atau pemilu nasional. Hal itu menjadi salah satu bukti gagalnya konsolidasi masyarakat sipil setelah tumbangnya rezim orde baru.

Menurutnya, solusi untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat sipil adalah dengan membentuk sebuah visi, tujuan, serta masalah bersama. Selain itu, pendidikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil harus tetap dilakukan agar tak ada ego sektoral antar organisasi.

"Kalau saya lihat masih ada ego sektoral dan pengetahuan yang terfragmentasi, ya itu yang jadi permasalahan," katanya.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2017, LBH Jakarta mengungkap ada penguatan politik identitas sepanjang tahun ini. Penonjolan identitas itu terutama terasa di DKI Jakarta sebagai imbas pelaksanaan Pilkada.

"Politik identitas menjadi mainan dan alat politik yang sangat manjur dalam Pemilukada DKI Jakarta," kata LBH Jakarta melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2018 atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Politik
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto