Indeks Pilkada 2018

Tak ada mahar dan syarat saat Jusuf Kalla usulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI ke Prabowo Subianto.

Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon atau wakil kepala daerah atau caleg.

Novel menanggapi ada beberapa calon yang direkomendasikan ulama tapi tidak bisa maju Pilkada Serentak 2018.

Sejak Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 tidak ada calon tunggal yang kalah melawan kotak kosong.

Khaththath sempat menyatakan La Nyalla sebagai satu dari lima tokoh yang direkomendasikan ulama dan Presidium Alumni 212 maju menjadi kepala daerah.

Slamet menyebut pernyataan Al-Khaththath tidak mewakili sikap Presidium Alumni 212.

Tidak sedikit parpol yang berdalih dengan menyebut uang mahar sebagai dana sumbangan.

Syamsuar-Misliza tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada Rabu (10/1/2018) pukul 22.30 WIB atau 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir.

Hadar menilai pilkada dengan satu calon merupakan bentuk ketidaksiapan partai politik.

Gajah mengalami proses penyiksaan sebelum bisa ditunggangi.

Nahdlatul Ulama tidak ke mana-mana, tapi dia ada di mana-mana.

“Kalau OTT harus langsung ditindak, justru itu penting untuk menjaga proses demokrasi," kata Kapolri Tito Karnavian.

Ada faktor political marketing yang juga menentukan kemenangan.

Kapolri menjelaskan bahwa Satgas Politik Uang akan bertugas mengawasi potensi politik uang dalam Pilkada 2018.

Dari 8 pasangan bakal cagub dan cawagub Pilgub 2018 di Pulau Jawa, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menjadi kandidat terkaya berdasarkan catatan LHKPN yang dimiliki KPK.

Berdasar hasil evaluasi KPU terhadap Pilkada Serentak 2015 dan 2017, salah satu masalah penting dalam verifikasi berkas calon kepala daerah ialah keabsahan ijazah.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan DPT juga akan melibatkan Bawaslu untuk ikut membantu pemantauan DPT.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, pendaftaran laporan harta kekayaan harus dilakukan pasangan calon saat mendaftar menjadi calon kepala daerah dan wakilnya.

UU Pilkada memungkinkan TNI dan Polri aktif ikut bersaing pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Ramai-ramai mengusung kandidat dari perwira aktif maupun pensiunan TNI & Polri, tapi hanya segelintir yang memenangi pemilihan kepala daerah.