tirto.id - Jelang Pilkada serentak 2018, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda.
"Kami MoU dengan KPU dan menyerahkan DP4, termasuk akses kita semua," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Tjahjo mengatakan permasalahan DPT juga akan melibatkan Bawaslu. Pihaknya akan melakukan MoU dengan Bawaslu untuk ikut membantu pemantauan DPT.
Di sisi lain, Kemendagri juga berupaya menyelesaikan permasalahan kurangnya pemilih akibat lambatnya perekaman KTP elektronik (e-KTP). Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Sukarta mengatakan Kemendagri terus melakukan perekaman e-KTP. Ia mengaku, Kemendagri masih belum merekam sekitar 3 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
"Tiga persen itu setara dengan kurang lebih 6 juta ditambah pemilih pemula," kata Sukarta di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Kemendagri masih belum menghitung pemilih pemula di Indonesia pada 2017 hingga 17 April 2018. Kemendagri memprediksi, jumlah pemilih pemula di Pilkada 2018 sebesar 5,1 juta. "Jadi jumlahnya pada saat pemilihan nanti sekitar 12 (juta)," kata Sukarta.
Sampai saat ini, Kemendagri terus berupaya melakukan perekaman secepat mungkin dan tetap melakukan perekaman di waktu libur. Bahkan, pihak Kemendagri melakukan perekaman di berbagai tempat, termasuk di mall.
Bawaslu sendiri siap untuk membantu pengawasan pencocokan daftar pemilih untuk mencegah pemilih ganda. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihak Bawaslu akan melantik pengawas pemilu di tingkat kelurahan. Petugas pengawas Pemilu ini nanti akan dilatih dan dibina, termasuk pengawasan untuk pencocokan dan pemutakhiran data. Dengan demikian, potensi daftar pemilih ganda bisa diminimalisir.
"Nanti pengawasan di desa sudah siap untuk pengawas pemilu kelurahan," kata Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Meskipun sudah melakukan MoU, KPU belum melakukan penelaahan pemilih ganda untuk Pilkada 2018. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU akan melakukan pencocokan data sesuai tahapan Pilkada 2018.
"Belum. Tanggal 20 Januari besok baru mulai kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) pemutakhiran data pemilih," kata Hasyim saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Ia belum merinci jumlah pemilih dalam Pilkada 2018. Anggota KPU Jateng periode 2003-2008 itu baru memastikan bahwa pencocokan data untuk mencegah daftar pemilih ganda di Pilkada 2018. Ia membantah kalau pencocokan juga akan berkaitan dengan Pilpres 2019. "Nggak. Ini untuk Pilkada," kata Hasyim.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
