Indeks Pilkada 2018

Fokus PKB di pilkada serentak 2018 adalah memastikan kemenangan di tiga pilgub di Jawa.

“Tiga perwira tinggi Polri yang ikut Pilkada sudah resmi pensiun. Mereka tidak dapat kembali dinas aktif ke Polri,” tegas Iqbal.

Jabatan Pjs Gubernur ini dibutuhkan di Lampung karena kepala dan wakil kepala daerah di sana ikut pilkada 2018.

Dua sanksi etik yang pernah diterima Arief Hidayat membuat sejumlah kalangan meragukan independensi MK saat ada sengketa Pemilu.

Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye Pilkada, masuk dalam kategori eksploitasi anak.

Prajurit TNI dipastikan tidak akan melakukan kampanye gelap untuk memenangkan salah satu kontestan di Pilkada Serentak 2018.

Peneliti LSI Denny JA mengatakan hasil Pilkada 2018 tak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu 2019.

KPU telah mendesak agar masyarakat Papua segera melakukan proses perekaman e-KTP memasuki proses Pilkada Serentak 2018.

KPK tetap akan memproses hukum apabila ada calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Strategi kepolisian menangani potensi konflik Pilkada Papua 2018 dengan menjalin kerja sama Polri dengan TNI dan aparatur sipil lain di sana.

Prasetyo meminta agar penindakan tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu seperti yang tertera di KUHP.

“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.

Penggunaan dalil agama dalam pilkada serentak dinilai sensitif dan dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu.

Badan Pengurus Pusat Oi melarang setiap anggotanya dan pihak luar Oi menggunakan atribut Oi untuk kepentingan kampanye di Pilkada 2018.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

PKB mendesak Kemendagri mengkaji ulang rencana pengusulan penunjukan Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

"Polri harus netral. Tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral," kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

Syafruddin menjelaskan, rencana itu masih bersifat wacana dan belum pasti terealisasi.

PPP menilai Kemendagri bisa memilih Pejabat (Pj) maupun Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur dari Polri maupun TNI asalkan memenuhi persyaratan.