tirto.id - Pilkada Serentak 2018 bakal segera digelar di 171 daerah. TNI pun dilibatkan sebagai salah satu instansi yang mengamankan proses pilkada.
Namun, sejarah pernah menorehkan intervensi militer dalam pilkada masih menimbulkan keraguan netralitas institusi yang kini dipimpin Marsekal TNI Hadi Tjahjanto itu. Belum lagi sejumlah purnawirawan TNI AD ada yang turun dalam pesta demokrasi seperti mantan Pangkostrad Letjen (purn) Edy Rahmayadi atau pun mantan Kepala Staf Garnisun Jakarta Mayjen (purn) Tubagus Hasanuddin.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono memastikan prajurit TNI, terutama TNI AD tidak akan bersikap mendukung salah satu calon di pilkada 2018. Bahkan, Mulyono membantah ada instruksi khusus untuk memenangkan kandidat pemimpin daerah tertentu, terutama yang berlatar belakang TNI.
"Saya jamin tidak ada prajurit saya yang melakukan kampanye gelap untuk memenangkan salah satu kontestan, terutama calon yang dari TNI," kata Mulyono di Mabesad, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Mulyono menegaskan, netralitas merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Mereka pun akan berpegang pada nilai tersebut.
"Netralitas TNI sesuai dengan arahan panglima TNI itu sudah harga mati. Tidak boleh ditawar. Yakinlah," kata Mulyono.
Mulyono mengaku, TNI sudah menurunkan personel di wilayah komando dan intelijen untuk memetakan kekuatan pilkada. Mereka melakukan penilaian apakah potensi kerusuhan berbahaya atau tidak dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di sisi lain, TNI sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan tentang netralitas TNI dalam pilkada.
Mulyono juga menegaskan, TNI tidak akan berada di depan dalam pelaksanaan pilkada. Mereka hanya membantu kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat. Pergerakan personel pun harus sesuai permintaan kepolisian dan mengikuti komando kepolisian.
"Saya di bawah kendali operasi kepolisian. Nah seberapa kekuatan yang saya kerahkan itu tentunya berdasarkan permintaan kepolisian dan tiap-tiap wilayah berbeda-beda," kata Mulyono.
Ia meminta permasalahan potensi pilkada tidak perlu dibesar-besarkan karena publik sudah cerdas politik. Oleh sebab itu, mantan Wakasad itu meyakini masyarakat tidak akan gaduh dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yuliana Ratnasari
