Indeks Pidato Presiden

Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-72 di hadapan DPR dan DPD RI mendapat respons beragam.

Angka pengangguran disebut Presiden Jokowi mengalami penurunan. Benarkah trennya demikian?

Presiden akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan dengan melakukan reformasi pajak, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi Rp1.878,4 triliun pada 2018.

Jokowi mengatakan korupsi merupakan salah satu penyebab utama tergerusnya daya saing Indonesia. Padahal daya saing merupakan faktor kunci untuk membuat Indonesia maju.

Belanja negara tahun 2018 yang direncanakan Rp2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI Ke-72 menyinggung kinerja Komisi Yudisial apa saja hasilnya?

Setya Novanto tidak hadir dalam sidang paripurna pembacaan nota  keuangan RAPBN 2018.

Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2017 merupakan tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina yang masuk dalam program prioritas Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk meningkatkan daya saing nasional dengan melakukan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi.

Presiden Jokowi menilai, Perppu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan dapat memperkokoh APBN karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat pula.

Tifatul mengaku tidak mempunyai tendensi politik tertentu yang ditujukan untuk menyindir Presiden Jokowi.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jokowi memuji kinerja BPK. Pujian Jokowi itu bertepatan dengan digelarnya sidang dakwaan dugaan suap terhadap oknum pejabat BPK di PN Tipikor hari ini.

Semua pihak harus ikut menjaga kematangan demokrasi Indonesia, terutama untuk menyongsong pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2018.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa dengan meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam Pidato Kenegaraan RI, Jokowi mengatakan bahwa diplomasi ekonomi terus digarap melalui pasar non-tradisional di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia.

Menurut Jokowi 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang dijalankan sejak tahun 2015 juga telah menunjukkan hasil.

Jokowi senang pembentukan Unit Kerja Presiden dalam pelaksanaan Pancasila didukung oleh MPR.

Presiden Jokowi mengimbau pemerintah harus berani menenggelamkan kapal ikan ilegal untuk melindungi nelayan dalam negeri.

Jokowi mengklaim rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 92 persen. Pemerintah terus mendorong peningkatan rasio sebagai bentuk dukungan pemerataan pembangunan ekonomi desa.