tirto.id - Ketua DPR RI, Setya Novanto tidak hadir dalam sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Politisi Partai Golkar tersebut beralasan sakit sehingga pimpinan sidang diambil alih Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
“Mohon maaf, Ketua DPR Setya Novanto tidak bisa memimpin karena sedang kurang sehat,” kata Fadli Zon saat memimpin sidang paripurna DPR, di Senayan Jakarta, Rabu (16/8/2017), seperti dikutip Antara.
Politikus Partai Gerindra tersebut akhirnya menggantikan Novanto membacakan pidato pembukaan masa sidang 2017-2018.
Novanto sempat dua kali menghadiri sidang, yaitu Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Rabu pagi (16/8/2017). Namun, Fadli Zon tidak menjelaskan secara rinci alasan kurang sehat ketua DPR tersebut.
Fadli Zon mengatakan bahwa pidato presiden dalam sejarahnya dilakukan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian pidato menyambut kemerdekaan dan penyampaian rancangan APBN beserta nota keuangannya dipisahkan.
Sementara itu, dalam rilis yang dikirimkan Novanto kepada wartawan, ia menyatakan memberikan apresiasi atas berbagai pencapaian pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
“Sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba perlu kita dukung. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahaya infliltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang merusak sendi-sendi negara. DPR RI akan mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memastikan Indonesia tetap berdiri tegak,” ujarnya dalam rilis tertulis.
Lebih lanjut Setya Novanto menegaskan konsep Pemerataan Ekonomi Berkeadilan, pemerintahan Jokowi-JK menginginkan pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang saja. Melainkan merata ke berbagai daerah.
Kebijakan satu harga untuk semen di Papua adalah contoh bagaimana pemerintah terus melakukan stabilisasi harga agar saudara-saudara kita di Papua bisa menikmati pembangunan.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada Maret 2017. Sehingga desa-desa di berbagai daerah kini sudah menikmati listrik.
Percepatan sertifikasi lahan yang mencapai 250 ribu bidang, serta redistribusi 707 ribu hektar kawasan hutan untuk dikelola masyarakat adalah wujud kerja keras pemerintah yang perlu kita apresiasi,” kata dia.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
