Indeks Perzinaan
Polisi Periksa Mantan Norma Risma soal Viral Selingkuhi Mertua
RZ mengadukan mantan istrinya, Norma Risma ke polisi terkait kasus ITE. Namun demikian polisi menyebut laporan itu kurang bukti.
Kejagung Teliti Putusan Dewas soal Perselingkuhan Jaksa KPK
Berdasarkan putusan Dewas, Jaksa KPK terbukti berselingkuh dan berzina dengan rekan pegawai sehingga dijatuhi sanksi etik.
Pendapat Ahli Hukum soal Pemidanaan Perkawinan Sedarah di Bulukumba
Ahli hukum menilai perkawinan sedarah yang dilakukan warga asal Bulukumba bisa dikategorikan pidana perzinaan. Namun, polisi harus jeli karena perempuan di kasus ini bisa jadi adalah korban.
Pro-Kontra Hubungan Seks Luar Nikah di Mahkamah Konstitusi dan DPR
Meski akhirnya MK menolak permohonan revisi undang-undang terkait kesusilaan, 4 dari 9 hakim MK berpendapat lain.
Jejak Empat Hakim MK yang Ajukan Dissenting Opinion Putusan LGBT
Dalam putusan MK soal LGBT dan perzinaan, ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.
MUI Pertanyakan Putusan MK yang Tolak Kriminalisasi LGBT
MUI mempertanyakan putusan MK yang menolak kriminalisasi terhadap LGBT dan hubungan di luar nikah.
Jaga Kewenangan Yudikatif, MK Tolak Upaya Persekusi LGBT
Upaya memidanakan orang berhubungan seksual di luar nikah dan LGBT gugur setelah MK menolak permohonan revisi pasal-pasal kesusilaan.
Segitiga Petaka: Selingkuh, Cemburu, dan Hasrat Memiliki
Sherah Wells: kegilaan timbul dari ketidakmampuan untuk mencintai tanpa hasrat ingin memiliki.
Komnas Perempuan Sarankan Norma Zina di RUU KUHP Dihapus
Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menganggap norma tentang zina pada Pasal 484 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bermasalah sehingga dia menyarankan untuk dihapus saja.
Kasus Perzinaan Bupati Katingan Dihentikan
Pihak kepolisian Kalimantan Tengah telah sepakat menghentikan sementara perkara perzinaan yang dilakukan Bupati Katingan. Langkah ini dilakukan setelah pelapor mencabut laporan kasus asusila tersebut.
Sidang Uji Materi Pasal Perzinaan Tak Dihadiri DPR
Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.
DPR Tidak Hadiri Sidang Uji Materi Perzinaan
Seorang warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusional mengajukan permohonan uji materi untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat, atas berlakunya Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP