Indeks Perlindungan Anak

Beberapa penyalahgunaan itu di antaranya penggunaan anak untuk memasang atribut parpol, dan membawa mereka ke arena kampanye terbuka.

Peraturan tentang adopsi anak sudah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Setiap tahunnya, sebanyak 340 ribu anak Indonesia harus menikah di usia muda.

Kasus-kasus perdagangan manusia, serta eksploitasi lain terhadap perempuan, bermula dari (pemaksaan) perkawinan anak.

Di NTB, masyarakat mengadopsi hukum lokal demi menekan angka "merariq". Inisiatif serupa pun berkembang di Cianjur dan Gunungkidul.

Potret perkawinan anak: usia anak dilebih-lebihkan; 46 persen dari perkawinan di Indonesia terjadi di bawah umur.

Bukan meringankan ekonomi keluarga, anak perempuan yang (dipaksa) menikah sebelum usia dewasa rentan mengalami KDRT dan terpaksa bekerja tanpa keterampilan.

Pemerintah daerah harus membuat sarana publik yang ramah perempuan dan anak untuk memenuhi hak-hak mereka.

Dari 516 kota dan kabupaten Indonesia, baru 323 kota/kabupaten yang menuju Kota Layak Anak [KLA]. Menteri Yohana terus mendorong kota/kabupaten untuk mewujudkan KLA.

KPAI mengingatkan kepada peserta tidak mengajak anak-anak mereka dalam aksi 299.

Majelis Hakim menyatakan Muhammad Suprapto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur.

KPAI meminta hukuman terhadap pelaku pedofil, Gondes, diperberat karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 anak laki-laki di Jakarta Barat.

Ada yang mengapresiasi, ada pula yang mengecam karena dianggap mengajarkan hal keliru bagi anak-anak.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, hingga saat ini sekitar 24 juta perempuan di Indonesia masih mengalami kekerasan.

KPAI dan LPSK akan meminta keterangan dari pihak sekolah TK Mexindo, Bogor terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa gadis berusia empat tahun.

Anak-anak butuh lagu-lagu yang mendukung pendidikan karakter mereka.

Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah masalah klasik yang berakar dari kurangnya kepedulian berbagai pihak.

Menurut Khofifah pernikahan anak usia dini di beberapa titik sebetulnya bisa teridentifikasi, namun ada alasan-alasan tertentu sehingga didapatkan izin dari pengadilan negeri untuk menikah.

Kuasa hukum Tajudin menuturkan dalam gugatan uji materi ini fokusnya adalah untuk memperjelas maksud dari eksploitasi yang ada dalam kedua pasal tersebut.

Kemen-PPPA menyebut 30 persen anak Indonesia, yang total populasinya mencapai 87 juta jiwa, pernah mengalami kekerasa fisik.