STOP PRESS! Jadi Saksi di Sidang E-KTP Hari Ini, Setnov Sibuk Acara HUT Golkar

Menteri Yohana Minta Pemda Membuat Sarana Publik Ramah Anak

Menteri Yohana Minta Pemda Membuat Sarana Publik Ramah Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise bermain bersama anak-anak saat Peluncuran Nasional Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/9/2017). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
13 Oktober, 2017 dibaca normal 1 menit
Pemerintah daerah harus membuat sarana publik yang ramah perempuan dan anak untuk memenuhi hak-hak mereka.
tirto.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise meminta pemerintah daerah bersama pengusaha, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan sarana publik yang ramah perempuan dan anak.

"Kami ingin seluruh pemda, pengusaha, akademisi menyadari pentingnya memenuhi sarana dan prasarana bagi perempuan dan untuk memenuhi hak-hak anak ," kata Yohana dalam acara Advokasi Penyediaan Sarana Publik Yang Responsif Gender dan Ramah Anak" di Yogyakarta, Jumat (13/10/2017). 

Menurut Yohana, sarana prasarana yang ramah perempuan dan anak di antaranya diwujudkan dengan pengadaan ruang laktasi atau ruang khusus ibu menyusui serta tempat bermain anak.

Berbagai sarana tersebut, menurut dia, bisa dibangun di berbagai ruang publik seperti stasiun, bandara, perguruan tinggi, perkantoran, hingga hotel.

Masih banyak Pemda yang menurut Yohana belum memahami bagaimana memenuhi hak perempuan dan anak melalui berbagai fasilitas publik.

"Saya lihat masih banyak bandara atau stasiun di daerah yang belum ada ruang laktasi atau tempat bermain anak," kata dia, seperti dikutip Antara.

Termasuk di perguruan tinggi, Yohana menilai penting dibangun ruang khusus laktasi dan tempat bermain anak. Alasannya, dengan fasilitas tersebut mahasiswa yang sudah berkeluarga maupun dosen yang memiliki anak bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman.

Yohana mengatakan pemenuhan hak perempuan dan anak merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana negara wajib memperhatikan seluruh warga negara tanpa diskriminasi termasuk kaum rentan seperti perempuan dan anak.

"Perempuan, anak, dan lansia, di luar negeri itu jadi indikator, kalau kebutuhan dan kenyamanan mereka semua sudah terpenuhi, baru dikatakan sebuah negaraa bisa dikatakan sejahtera. Sayangnya, banyak pemerintah daerah yg belum paham itu," kata Yohana.

Yohana pun mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendukung terpenuhinya kenyamanan bagi anak dan perempuan di sebuah negara.

"Presiden pernah menyampaikan 'negara belum maju jika perempuan belum ada di garis aman'" kata Yohana, menirukan ucapan Jokowi.

Baca juga artikel terkait HAK PEREMPUAN atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - dip/dip)

Keyword