Indeks Perkawinan Anak

Dua per tiga gadis Yaman menikah di bawah usia 18 tahun. Ada yang 12, bahkan 8 tahun. Jadi korban negara dan kultur di sekitarnya.

Menurut Direktur ICJR pernikahan bawah umur bisa dilakukan sepanjang mendapat restu orang tua dan izin pengadilan. Celah ini yang dikhawatirkan dimanfaatkan pelaku pedofilia.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan pernikahan anak membawa risiko berbahaya, terutama bagi perempuan. 

KUA akan berpegang pada UU yang ada hingga 3 tahun ke depan.

Jumlah kasus pernikahan anak belum akan turun dalam tiga tahun ke depan karena batas waktu revisi ini.

Sejumlah negara masih menerapkan batas usia minimal perkawinan yang jadi perdebatan.

PSI mendukung putusan MK soal usia perkawinan perempuan di Indonesia dinaikkan, dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi minimal 18 tahun.

MK mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia perkawinan yang dinaikkan di UU Perkawinan karena dinilai diskriminatif dan rentan terhadap perkawinan anak.

MK akan membacakan putusan terkait gugatan uji materi UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan.

Praktik pernikahan di bawah umur lazim dipraktikkan di Thailand Selatan. Setelah puluhan tahun konflik separatis di sana, Bangkok tak mau cari ribut.

Anak dari keluarga miskin dinilai rawan mengalami perkawinan dini.

KPAI menilai rencana pernikahan antara seorang siswi SMP dengan siswa SD di Jawa Timur, yang disebabkan oleh kehamilan tidak direncanakan, bukan solusi tepat.

Yohana akan menggelar diskusi publik mengenai Perppu Perkawinan Anaka dalam waktu dekat ini. 

Selain berpeluang mempidanakan pasangan miskin tanpa surat nikah dan pelaku nikah siri, pasal ini juga bisa mendorong pernikahan anak.

Beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal.

Setiap tahunnya, sebanyak 340 ribu anak Indonesia harus menikah di usia muda.

Kasus-kasus perdagangan manusia, serta eksploitasi lain terhadap perempuan, bermula dari (pemaksaan) perkawinan anak.

Di NTB, masyarakat mengadopsi hukum lokal demi menekan angka "merariq". Inisiatif serupa pun berkembang di Cianjur dan Gunungkidul.

Potret perkawinan anak: usia anak dilebih-lebihkan; 46 persen dari perkawinan di Indonesia terjadi di bawah umur.

Bukan meringankan ekonomi keluarga, anak perempuan yang (dipaksa) menikah sebelum usia dewasa rentan mengalami KDRT dan terpaksa bekerja tanpa keterampilan.