Indeks Perkawinan Anak

Kasus kawin anak kembali terjadi di NTB. Meski UU melarang, angka perkawinan anak secara nasional masih tinggi, dengan 40 ribu dispensasi pada 2023.

Dari informasi yang diterima, pasangan yang melangsungkan pernikahan ini adalah SY (15) serta remaja inisial SR (17).

Perkawinan anak di Kabupaten Manggarai menjadi persoalan serius dan semakin menantang di era keterbukaan informasi dan teknologi.

Perkawinan anak berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka stunting, karena risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah meningkat.

Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan, penguatan konvergensi dan sinergi antar kementerian/lembaga perlu dilakukan untuk mencegah perkawinan anak.

Rasminah, pejuang isu perkawinan anak dan revisi UU Perkawinan meninggal dunia pada 26 Agustus 2023.

Adanya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyoroti kasus dispensasi kawin anak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang terjadi akibat hamil di luar nikah.

Mata rantai perkawinan anak harus diputus hingga ke akarnya demi mencegah bencana multisektor.

Selama 2020 pengadilan mengabulkan dispensasi pernikahan anak kepada 63.383 pemohon.

Sinetron Suara Hati Istri yang tayang di Indosiar diprotes karena mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemeran istri ketiga.

Muhadjir juga meminta agar para orangtua berperan untuk mencegah perkawinan anak. Menurutnya para orangtua harus memikirkan dampak pernikahan anak.

Pandemi menurunkan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga anak memilih bekerja bantu orangtua, menikah atau dinikahkan.

240 anak mengajukan permohonan dispensasi nikah lantaran belum genap 19 tahun sesuai aturan baru.

UNFPA memprediksi perkawinan anak akan bertambah sebanyak 13 juta kasus secara global hingga 10 tahun ke depan akibat COVID-19.

Dispensasi kawin masih bisa diminta ke pengadilan. Itu yang membuat perkawinan anak masih mungkin terjadi.

Belum usai nestapa akibat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi Pasigala, penyintas perempuan harus mengalami bencana kedua: menjadi korban kekerasan seksual.

UU Perkawinan dengan batas usia perkawinan 19 tahun disahkan, pemerintah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan aturan ini.

Perubahan batas minimal usia perkawinan pada perempuan di Undang-Undang Perkawinan dapat menekan kematian ibu dan bayi, serta menekan angka perceraian.

Menurut Ricky, apabila RKUHP itu disahkan, maka penularan HIV/AIDS jadi tak terpantau karena PSK akan bekerja secara sembunyi-sembunyi.