Indeks Pergub Dki

Gubernur Anies mengklaim Pemprov DKI telah membahas mengenai Pergub Penggusuran sebelum lebaran 2022.

Pergub 23/2022 mengatur bangunan yang nilainya di bawah Rp2 miliar dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pencabutan Pergub 27/2016 terkait penggusuran diusulkan oleh Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP).

Anies mengatakan Pergub RPPRKD diterbitkan guna mewujudkan kota Jakarta sebagai kota yang berketahanan iklim.

Seseorang yang mengendarai mobil pribadinya dan hanya sendirian tanpa menggunakan masker, dipastikan tak tertular virus Corona.

Dalam Pasal 8 Pergub 80/2020, Anies memberlakukan sistem ganjil genap pada kendaraan roda dua dan empat.

Lima lantai Apartemen Menteng Park seharusnya dihancurkan atau mencari lahan pengganti karena pelampauan KLB. Namun mereka justru merenovasi Taman Ismail Marzuki.

Dishub DKI Jakarta belum menindak pengendara sepeda motor dan mobil yang masuk ke jalur sepeda di ibu kota.

Pergub tersebut akan menugaskan PT MRT Jakarta untuk mengelola TOD

WHO: Pada tahun 2015, terdapat sekitar 32 juta orang Indonesia yang masih buang hajat di tempat terbuka.

Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi putusan MA yang menolak uji materi terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang P3SRS.

Yustinus Prastowo menilai Pergub DKI tentang Pembebasan PBB versi pemerintahan Anies perlu diadopsi pemerintah pusat agar menjadi program nasional.

Uji coba ini dilakukan untuk melihat respons dari pengusaha terkait penggunaan kantong ramah lingkungan.

"Ngapain ngatur kami, tapi pabrik plastiknya boleh produksi?” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta.

Draf Pergub tentang pembatasan kantong plastik telah difinalisasi oleh DLH DKI Jakarta, namun hingga kini belum diterbitkan Gubernur Anies Baswedan.

Draf Pergub larangan kantong plastik di DKI Jakarta memuat ketentuan soal sanksi yang diberikan secara bertahap, yakni mulai dari teguran, denda hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengeluarkan Pergub terkait masalah PBB, yakni soal pemberian diskon 50 persen pembayaran PBB untuk lahan kosong yang dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Anies mengatakan bahwa para guru di DKI Jakarta perlu untuk mendapatkan pembebasan PBB sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas jasa mereka yang telah mencerdaskan bangsa.

Anies Baswedan, merevisi Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tertanggal 15 April 2015 tentang pembebasan PBB.

Walhi Jakarta menilai Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 belum mengatur secara jelas pelibatan warga dalam penanganan banjir dan program naturalisasi sungai di ibu kota.