Indeks Penyidik Kpk

Empat orang penyidik KPK datang di saat penggeledahan rumah Firli Bahuri oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah selesai.

KPK berdalih transaksi Rp300 miliar yang dilaporkan PPATK adalah transaksi yang berhubungan dengan bisnis pribadi Tri Suhartanto.

KPK sempat mengeluarkan ultimatum untuk menjemput paksa Hakim Agung MA, Prim Haryadi akibat mangkir pemanggilan penyidik dua kali.

Setiap penyelidik dan penyidik dalam melakukan pekerjaannya tidak bisa diganggu oleh siapa pun, bahkan oleh pimpinan KPK.

KPK melantik 21 orang penyidik dan penyelidik baru yang terdiri dari anggota Polri, BPKP dan PNS KPK.

Penyidik KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023).

KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap AKBP Bambang Kayun. Perwira menengah Polri itu diminta kooperatif dengan proses hukum yang ada.

KPK mengonfirmasi penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak.

MAKI melihat tidak sepantasnya Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Lukas Enembe yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan rasuah.

Pemeriksaan Lukas Enembe di kediaman pribadinya dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri dan didampingi Kapolda, Pangdam hingga Kepala BIN Papua.

Penjemputan paksa dilakukan KPK lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif akibat dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Kemungkinan penjemputan paksa Mardani Maming akan dilakukan KPK bila yang bersangkutan kembali tidak hadir dalam panggilan kedua penyidik.

Nilai riil paket bansos sembako yang dikorupsi mencapai Rp180 ribu dari pagu anggaran Rp270 ribu.

51 pegawai yang dipecat karena tidak lolos TWK protes ke pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial.

Tes wawasan kebangsaan janggal karena menanyakan hal lazim bagi pegawai KPK tentang ucapan selamat hari raya antarpemeluk agama.

KPK mengumumkan 75 pegawai tidak memenuhi syarat menjadi ASN usai menjalani tes wawasan kebangsaan yang polanya mirip litsus Orba.

KPK mengklaim tidak pernah mengumumkan pemecatan pegawai yang tidak lolos asesmen ASN sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Puluhan pegawai KPK terancam dipecat lantaran gagal tes 'Wawasan Kebangsaan' untuk alih status sebagai ASN.