Indeks Peninjauan Kembali

"Kami tetap sangat optimistis bahwa PK akan dikabulkan oleh MA, sehingga kami tidak berandai-andai dengan grasi, amnesti, dan sebagainya," kata Joko.

"Ini seandainya ya belum mendapatkan keadilan bisa mengajukan grasi ke Presiden, memang tahapannya seperti itu, kalau sudah mengajukan grasi ke presiden itu bagian saya," kata Presiden Jokowi.

"Ada tiga alasan saya mengajukan permohonan PK," kata Patrialis.

Irman Gusman mengajukan PK ke Tipikor Jakarta, terkait kasus suap permohonan pembelian gula impor ke Perum Bulog Divisi Regional.

Ketua MA Hatta Ali tidak mempermasalahkan kemunculan banyak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh koruptor setelah Artidjo Alkostar pensiun.

Pemberatan hukuman yang dilakukan Artidjo adalah "teror" bagi koruptor. Situasi tersebut menjadikan MA sebagai lembaga yang ditakuti.

KPK meyakini bahwa hakim akan bekerja secara independen dan imparsial dalam memproses sidang PK kasus terpidana korupsi.

Anas Urbaningrum mengklaim novum baru dari tiga saksi membuktikan bahwa putusan perkara korupsi yang menjeratnya tidak adil dan layak ditinjau kembali.

"Dari acara upacara Hari Bhayangkara, Pak JK akan langsung ke Pengadilan Tipikor untuk memberi kesaksian meringankan bagi Suryadharma Ali."

Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan kesimpulan pemohon, Siti tidak mau membacakan permohonan. Namun, mantan Menteri Kesehatan itu berharap peninjauan kembali dikabulkan.

Dalam persidangan PK kali ini, Suryadharma Ali menyerahkan sejumlah bukti surat, serta mengajukan satu saksi.

Siti Fadilah Supari mempersoalkan pengenaan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kepada dirinya dalam sidang PK.

Suryadharma mengaku dirinya akan melakukan peninjauan kembali karena merasa tidak mendapat keadilan.

Salah satu poin kesaksian Yulianis dalam sidang PK yang diajukan oleh Anas Urbaningrum berkaitan dengan riwayat pembelian mobil Toyota Harrier.

Hakim Artidjo resmi pensiun pada Selasa (22/5/2018) karena memasuki umur 70 tahun.

Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hakim.

Poin-poin dalam memori gugatan PK menunjukkan sikap pemerintah yang masih ingin melanggengkan swastanisasi yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun warga Jakarta.

Koalisi aktivis menilai langkah Kemenkeu mengajukan PK atas Putusan MA soal swastanisasi air di Jakarta mengabaikan konstitusi.

Kemenkeu menganggap pertimbangan hukum yang dipakai MA atau Judex Juri bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara/Citizen Law Suite (CLS) di Indonesia.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi menyatakan bahwa berkas peninjauan kembali yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diputuskan paling lambat 2 minggu lagi.