Indeks Peninjauan Kembali

Pemberatan hukuman yang dilakukan Artidjo adalah "teror" bagi koruptor. Situasi tersebut menjadikan MA sebagai lembaga yang ditakuti.

KPK meyakini bahwa hakim akan bekerja secara independen dan imparsial dalam memproses sidang PK kasus terpidana korupsi.

Anas Urbaningrum mengklaim novum baru dari tiga saksi membuktikan bahwa putusan perkara korupsi yang menjeratnya tidak adil dan layak ditinjau kembali.

"Dari acara upacara Hari Bhayangkara, Pak JK akan langsung ke Pengadilan Tipikor untuk memberi kesaksian meringankan bagi Suryadharma Ali."

Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan kesimpulan pemohon, Siti tidak mau membacakan permohonan. Namun, mantan Menteri Kesehatan itu berharap peninjauan kembali dikabulkan.

Dalam persidangan PK kali ini, Suryadharma Ali menyerahkan sejumlah bukti surat, serta mengajukan satu saksi.

Siti Fadilah Supari mempersoalkan pengenaan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kepada dirinya dalam sidang PK.

Suryadharma mengaku dirinya akan melakukan peninjauan kembali karena merasa tidak mendapat keadilan.

Salah satu poin kesaksian Yulianis dalam sidang PK yang diajukan oleh Anas Urbaningrum berkaitan dengan riwayat pembelian mobil Toyota Harrier.

Hakim Artidjo resmi pensiun pada Selasa (22/5/2018) karena memasuki umur 70 tahun.

Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hakim.

Poin-poin dalam memori gugatan PK menunjukkan sikap pemerintah yang masih ingin melanggengkan swastanisasi yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun warga Jakarta.

Koalisi aktivis menilai langkah Kemenkeu mengajukan PK atas Putusan MA soal swastanisasi air di Jakarta mengabaikan konstitusi.

Kemenkeu menganggap pertimbangan hukum yang dipakai MA atau Judex Juri bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara/Citizen Law Suite (CLS) di Indonesia.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi menyatakan bahwa berkas peninjauan kembali yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diputuskan paling lambat 2 minggu lagi.

Ketua MA akan menyerahkan berkas ke Ketua Kamar untuk menentukan hakim.

Berkas PK Ahok dijadwalkan untuk dilimpahkan hari ini.

Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety Indra menjelaskan alasan pengajuan Peninjauan Kembali setelah mencabut permohonan banding pada tahun 2017.

Menurut Fadli Zon, tidak ada novum atau bukti baru yang bisa menjadi dasar kuat bagi MA mengabulkan PK Ahok.

Memori Pengajuan Kembali (PK) Ahok diterima oleh majelis hakim, maka penanganan PK akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung (MA).