Indeks Pengusaha

Sri Mulyani mengimbau para pelaku usaha untuk mengantisipasi tantangan geopolitik global.

Seorang tuna daksa, Bejo Riyanto, yang pernah ditolak bekerja, kini menjadi pengusaha dan motivator bagi penyandang disabilitas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, nilai aset negara yang berada di DKI Jakarta sebesar Rp1.464 triliun.

HIPPI DKI Jakarta menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2023.

Teten menilai pengusaha besar dan BUMN memiliki keuntungan jika bermitra dengan UMKM. Salah satunya biaya produksi lebih rendah, hingga upah minimum.

HIPPI DKI Jakarta meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengevaluasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dalam aturan baru.

APINDO menilai kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen akan menekan aktivitas dunia usaha bersamaan dengan kelesuan ekonomi global pada tahun 2023.

Kerja sama transparansi pajak berdampak pada pemerintah yang akan mendapatkan keuntungan dengan hasil penerimaan negara yang terdongkrak.

Menurut Luluk, pengusaha memang selalu keberatan dalam memenuhi hak pekerja, seperti soal cuti melahirkan yang ada di draf RUU KIA.

HIPPI minta pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi sebelum menetapkan, khususnya terkait regulasi mengatur cuti melahirkan sepanjang enam bulan.

Pengusaha dan swasta tercatat sebagai salah satu pihak yang paling sering melakukan korupsi. Nama Lin Che Wei akan memperpanjang daftarnya.

Posko THR Kemnaker dibuka untuk memastikan hak-hak pekerja dibayarkan oleh para pengusaha.

Menurut pengusaha, perlu ada keringanan pembayaran THR bagi sektor usaha yang belum pulih betul pasca-pandemi.

Menaker mengimbau pengusaha yang memiliki profit besar dapat memberikan THR kepada karyawannya lebih dari satu bulan gaji.

Pengusaha mengaku siap mengikuti aturan pemerintah yang mewajibkan ketersediaan minyak goreng curah.

Isu penundaan pemilu kembali mencuat saat ini karena dinyatakan oleh politikus setelah bertemu pengusaha. Lagi-lagi aspirasi mereka diutamakan.

Pengusaha memiliki lima alasan untuk meminta pemerintah menunda kenaikan PPN 11 persen.