Indeks Penggeledahan

Hasil penggeledahan, penyidik menyita lima kontainer dokumen tanah, uang tunai, bangunan, dokumen, dan surat tanah.

Sejumlah barang bukti berupa logam mulia, uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan ringgit, dengan total nilai Rp2 miliar.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di wilayah Tulungagung.

Dody mengaku, total ada 16 item yang disita oleh Kejati DKI dan barang bukti diambil dari lantai dua dan lantai tiga Gedung Cipta Karya.

Barang bukti yang disita tersebut berdasarkan kegiatan penggeledahan di kantor Ditjen Sumber Daya Air (SDA) serta kantor Ditjen Cipta Karya.

Penggeledahan dilakukan pihak Kejati DKI terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023 dan 2024 di dua ditjen tersebut.

Selain dokumen, Kejagung juga menyita barang bukti elektronik sebagai barang bukti terkait kasus dugaan perintangan penyidikan vonis lepas migor.

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng.

Kejagung menggeledah ruangan dan rumah Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, terkait rekomendasi dalam kasus perintangan penyidikan korupsi ekspor CPO.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Jumat (27/2/2026), penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Sejumlah uang tunai tersebut, ditemukan dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Hongkong, dan ringgit.

Penggeledahan terkait delapan tersangka dari pihak swasta yang telah dilakukan penahanan.

Penyidik pun akan menganalisis temuan dalam penggeledahan ini untuk menguatkan bukti-bukti yang didapat dalam peristiwa tangkap tangan pekan lalu.

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan saham gorengan untuk memanipulasi investor di pasar modal.

Kejagung geledah rumah Siti Nurbaya Bakar terkait korupsi tata kelola sawit 2015-2024. Penyidik sita dokumen dan barang bukti elektronik di 6 lokasi.

Lokasi penggeledahan itu disebut adalah rumah mantan petinggi di Kementerian Kehutanan.

Kasus ini menyeret Wali Kota Madiun, Maidi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyitaan dilakukan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan fraud yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia.

KPK juga menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak, yaitu PT Wanatiara Persada.

Pengambilan dokumen ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan lindung daerah Konawe Utara.