Indeks Penerimaan Negara

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan negara akan terpukul akibat penurunan harga minyak dunia di kisaran 30 dolar AS per barel.

Total realisasi penerimaan pajak per November baru mencapai Rp1.312,4 triliun atau setara 73,5 persen dari target.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan 76 persen dari total sumbangan BUMN terhadap penerimaan negara sekitar Rp210 triliun hanya disumbang oleh 15 perusahaan. Padahal, jumlah BUMN saat ini sudah mencapai 142 perusahaan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan penerimaan tahun ini masih mengandalkan dari cukai hasil tembakau (CHT).

Shortfall pajak tahun ini diprediksi di kisaran Rp160-Rp170 triliun atau lebih besar dari proyeksi DJP

Penerimaan Agustus 2019 kalau dibanding tahun lalu Rp1.152 triliun tumbuh sekiatr 3,2 persen.

Kenaikan cukai membuat rokok semakin tidak terjangkau bagi masyarakat, dan membuat rokok ilegal bakal semakin menjamur.

Indef mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2020 yang sama dengan tahun lalu.

Anggota BPK RI menyatakan, belum dipisahnya Dirjen Pajak dengan Kemenkeu menjadi salah satu penyebab penerimaan negara selama beberapa tahun masih stagnan.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2019 akan menembus angka Rp310,81 triliun. Menurut Sri Mulyani, penerimaan negara pada tahun ini diprediksi lebih rendah dari target. 

Kementerian Keuangan mengusulkan tarif cukai kantong plastik sebesar Rp30.000 per kg. Keputusan ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari berbagai pihak.

CORE menilai, rencana pemangkasan pajak yang dilakukan pemerintah akan berdampak signifikan, yakni penurunan penerimaan negara.

Kerja sama tiga direktorat diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara pada semester II 2019 hingga Rp50 triliun.

Delapan program dijalankan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN relatif masih baik hingga akhir Mei, hal itu berdasarkan angka PMI di atas 50 dan penerimaan negara sebesar 6,2 persen atau Rp728,5 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat, capaian penerimaan ini tumbuh 8,21 persen dibandingkan periode sama pada 2018.
 

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau setara 100,2 persen dari target di APBN. 

Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara pada tahun 2018 sudah mencapai 100 persen dari target APBN.

Kebijakan peredaran bir pada masa pemerintahan Jokowi diperketat termasuk tarif cukainya yang dinaikkan di tahun politik.

Pemerintah mengklaim tak menaikkan tarif cukai hasil tembakau maupun batas harga jual eceran minimum pada 2019 mendatang.